oleh

Pengamat: Main Tunjuk, Itu Kemunduran Demokrasi di PKB

JakartaDetakpos.com-Saat ini partai politik sudah tidak lagi memberikan pendidikan politik secara baik kepada masyarakat. Setidaknya itu terjadi sejumlah parpol, terkini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang main tunjuk, sehingga Muscab hanya membacakan  keputusan DPP, bukan lagi memilih secara Luber (Langsung, umum, bebas dan rahasia), pimpinan partai  di daerah.

“Saat ini partai politik, bukan hanya PKB, sudah tidak lagi memberikan pendidikan politik secara baik kepada masyarakat,”ungkap Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando EMAS.

Seperti diketahui, suasana tegang dan panas terjadi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Solo di Hotel Grand Amira, Pasar Kliwon, (bangsaonline, Sabtu (6/3/2021).

Pasalnya, secara mengejutkan Ketua DPC PKB Solo saat ini, Muhamad Rofik digantikan Muhammad Birawan sesuai dengan instruksi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Kecewa dengan pergantian itu, belasan pengurus anak cabang memilih walk-out dan keluar dari ruangan Muscab.

Ketidakpuasan terhadap Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meluas. Para pengurus PKB di berbagai daerah menganggap Cak Imin memberangus musyawarah dan demokrasi di partai yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur dan para kiai pada 23 Juli 1998 itu.

“Saya meminta para petinggi PKB segera mengambil alih kepemimpinan nasional dengan menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menyelamatkan partai yang didirikan oleh Gus Dur ini,” ujar Ketua DPC PKB Pesawaran 2016-2021, Matrohupi, Selasa (9/3/21).

Ia mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Saya dengan sangat sadar membuat Surat Terbuka demi mengembalikan marwah PKB ini,” kata Matrohupi.

Ia mengaku kecewa terhadap pelaksanaan Muscab serentak yang serba ditunjuk dan ditentukan DPP PKB. “Di dalam surat tersebut sudah saya ceritakan secara detail terkait pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan hampir di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” kata Matrohupi dilansir rmollampung.id.

Fernando mengatakan, dalam sistem demokrasi harus ada pendistribusian tugas dan wewenang pada institusi atau kelompok lain.

“Kewenangan itu tidak hanya dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang saja,”ungkap pengamat politik Untag ’45’ Jakarta, Jumatqq
(26/3/2021).

Dikatakan, dalam sebuah partai politik yang demokratis juga diperlukan pendistribusian wewenang. Pendistribusian tersebut bukan saja hanya sekadar mendistribusikan wewenang pada jabatan-jabatan yang dibentuk dalam internal partai, tetapi juga didistribusikan pada kelompok yang berbeda.

“Walaupun distribusi kewenangan itu dilakukan namun pemegang jabatan masih dalam satu kelompok atau satu keluarga sama saja tidak ada pendistribusian kewenangan,”tutur Fernando.

Apakah sistem pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi itu seperti piramida terbalik, bahwa keputusan yang demokratis berdasarkan pada suara terbanyak.

Bukan seperti piramida, menurut Fernando, bahwa suara terbanyak hanya ditentukan segelintir orang saja.(d/2).

Editor; A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini