Jakarta-detakpos.com–Penyaluran bantuan sosial atau bansos pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan didistribusikan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dipertanyakan sebab adanya informasi bahwa di beberapa daerah, penyaluran bansos pangan dijadikan wadah untuk kepentingan (kampanye) politik.
Demikian rilis pers Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta , Selasa (6/6/2023)
Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Bapanas dan Perum Bulog, mengevaluasi mekanisme penyaluran dan pendistribusian bansos pangan yang telah dilakukan, utamanya realisasi di lapangan, dan menelusuri adanya informasi tersebut, agar dapat dilakukan langkah dan solusi terbaik dari permasalahan tersebut, dan memastikan bansos pangan tetap tersalurkan sesuai target penerima.
Bamsoet juga meminta Bapanas dan Perum Bulog bersama stakeholders terkait, untuk meningkatkan pengawasan penyaluran bansos pangan di lapangan agar bansos pangan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai data penerima yang sesuai.
“Bapanas dan Perum Bulog, secara transparan menyosialisasikan data warga penerima bansos pangan, baik yang sudah disalurkan maupun yang belum, dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai prosedur atau mekanisme penyaluran bansos pangan, sehingga tidak ada celah untuk dilakukannya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan.”
Bapanas dan Perum Bulog, lanjut Bamsoet, berkomitmen untuk memberantas adanya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan, dikarenakan hal tersebut dapat menghambat atau mengganggu hak-hak keluarga penerima manfaat/KPM.(*)
Editor: AAdib
