oleh

Peowple Power,  Seharusnya Pemerintah Ajak Dialog

JakartaDetakpos-Direktur Rumah Demokrasi Indonesia Fernando Emas menyarankan Pemerintah mengutamakan dialog dengan para tokoh yang merencanakan mengerahkan massa (people powel) menjelang maupun pascapenghitungan hasil Pilpres 20119.

Pengamat politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta itu menyatakan,  Pemerintah boleh saja melakukan tindakan represif terhadap para tokoh yang kemungkinan akan melakukan aksi poeple power setelah diumumkan hasil Pilpres.

Namun, menurut Fernando, tindakan tersebut harus lebih hati-hati karena akan bisa semakin mengundang simpati pada para penggagas poeple power, karena mengerahkan massa menyampaikan aspirasi itu tidak bertentangan dengan undang-undang selama tujuan tidak ingin membuat makar kepada pemerintahan.

“Kalau dilihat tujuan dari poeple power yang digagas pendukung capres-cawapres 02 hanya menuntut Pemilu dilakukan secara jurdil,”tutur Fernando di Jakarta, Jumat (10/5).

Seharusnya, menurut dia, pemerintah melakukan dialog dan pendekatan secara bijak agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Seperti diketahui unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 berlangsung di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyebut demonstrasi massa terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019 tidak akan menyelesaikan masalah. Pernyataan Viryan merespons aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berlangsung sejak siang.

Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah. Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan mengubah hasil pemilu kecuali ada data yang didemokan, disampaikan.(dib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini