Bojonegoro – Detakpos– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan anggota DPRD setempat.
PMII menilai, seharusnya pemerintah prorakyat, dan bukan berpihak kepada wakil rakyat. ” Masih belum ada urgensinya pemerintah menaikkan tunjangan anggota dewan ,” kata Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Bojonegoro, M Kamaluddin, di Bojonegoro, Senin (28/8/2017).
” Daripada digunakan untuk menaikkan tunjangan wakil rakyat, lebih baik anggaran tersebut disalurkan untuk program yang lebih dirasakan betul manfaatnya untuk masyarakat banyak,” tegas Kamaluddin.
PMII menyesalkan Peraturan Peneribtah (PP) Nomor 18/2017, karena tidak ada nilai urgensinya. Hal tersebut seolah menandakan kesan ada unsur kongkalikong antara lembaga legislatif dan eksekutif,” tambah Kamaluddin.
Dia mengatakan, kinerja dewan saat ini perlu dievaluasi. Sebagai wakil rakyat, tugas dewan bukan hanya berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, dan penganggaran saja. Lebih dari itu, dewan dituntut untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat kecil.
” Perlu ada evaluasi untuk kinerja dewan selama ini. Selain itu, dewan dituntut lebih menyuarakan aspirasi masyarakat Kecil. Tentunya, proses penyerapan aspirasi dari bawah ini merupakan tugas besar dewan selain kunjungan kerja di kota-kota besar.
Selanjutnya, PMII Cabang Bojonegoro, berencana akan mengagendakan dialog dengan DPRD Bojonegoro.
