Bojonegoro– Detakpos– Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro, Jawa Timur disorot oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Cabang Bojonegoro.
Lembaga itu diminta adil dan tegas dalam mengawal Pilkada 2018.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Muhammad Kamaluddin mengatakan, tugas Panwaskab merupakan amanat dari undang-undang. Untuk itu, dituntut bekerja profesional, tidak diskriminatif, dan transparan dalam menyampaikan laporan.
” Kinerja Panwaskab diharapkan bisa meminimalisasi segala bentuk kecurangan yang berpotensi konflik,” ungkap dia ditemui di Bojonegoro, Kamis (31/8/2017).
Muhammad Kamaluddin mengatakan, tugas dan wewenang panwas tidak hanya sekadar wacana atau teori saja. Panwaskab dituntut untuk melakukan tindakan konkrit. “Jangan sampai di mata masyarakat, kinerjanya terkesan asal-asalan, kerena hal tersebut bisa menimbulkan potensi konflik dalam proses tahapan Pilbup Bojonegoro,” kata Kamal.
” Kami ingin proses Pilbup Bojonegoro dapat berjalan dengan transparan dan terhindar dari kecurangan,” tandasnya.
PMII juga meminta keseriusan dan kerja keras Panwaskab dalam mengawasi praktik kampanye hitam ( black campaign ) dalam proses Pilbup Bojonegoro.” Kita minta Panwaskab untuk mengumumkan dan melaporkan ke pihak terkait, siapa saja yang diindikasikan melanggar ketentuan dalam proses Pilbup Bojonegoro,” terang Kamal.(d5/detakpos).
