oleh

RI: Hentikan Kekerasan Senjata pada Etnis Rohingnya

JakartaDetakpos– Pemerintah RI meminta kekerasan dan penggunàan senjata dihentikan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya. Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi dihubungi  via WA di Jakarta, Sabtu, (2/9/2917), menanggapi tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Muslim Rohingnya.

” Meminta kekerasan dan penggunàan senjata dihentikan di Myanmar,” tegas Menlu.

Menurut Retno, satu hal yang terus dilakukan RI adalah mencoba berkontribusii agar krisis kemanusiaan tidak semakin memburuk.

Pemerintah RI terus  meminta kepada pemerintah Myanmar agar segera mengembalikan keamanan di Rakhine State. Selain itu, Pemeintah Myanmar juga didesak segera memberikan perlindungan kepada semua masayarakat tanpa melihat faktor etnis dan agama.

Selain itu akses kemanusiaan harus dibuka agar krisis tidak meburuk.Sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan Myanmar supaya menghentikan praktik genosida.

Jika dalam waktu yang dinilai cukup tapi Myanmar tidak sanggup melakukannya, maka ASEAN patut mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.

“Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip nonintervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar Effendy melalui keterangan tertulisnya.

Mahkamah Kejahatan Internasional kata Bahtiar juga harus didesak untuk segera mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

“(PP Muhammadiyah juga) mendesak aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya. Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan kepada etnis Rohingya,” kata Bahtiar.

Sebelumnya Bahtiar juga meminta agar Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (nonmegaphone diplomacy) yang selama ini diterapkan kepada Myanmar.”Karena terbukti tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri berbagai praktik genosida terhadap etnis Rohingya,” demikian Bahtiar.(d2detakpos).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini