Jakarta–detakpis.com-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan PDIP karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik, menyusul pernyataan siap maju menjadi capres di Pilpres 2024.
Direktur Rumah Politik Saboh ndobesia Fernando EMaS menilsi
sanksi yang diberikan pada Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan adalah sanksi biasa dan masih berupa sanksi yang paling ringan.
*Tentunya pemanggilan dan pemberian sanksi terhadap Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap menjadi capres bukan hal yang serius hanya formalitas yang dilakukan oleh organisasi dalam menjaga stabilitas menghadapi dinamika internal PDI Perjuangan,”kata pengamat politik dari Untag ’45 Jakarta, Selasa, 25/10./2022.
Menurutnya, PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah matang dan sedang berkuasa tentunya perlu hati-hati dalam mengambil sikap maupun keputusan.
Apalagi mengenai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 karena akan sangat menentukan arah politik selama lima tahun.
“Ganjar Pranowo merupakan salah satu kader PDI Perjuangan yang potensial untuk bisa memenangkan Pilpres 2024, walaupun perlu menertibkan semua kadernya termasuk Ganjar namun tetap diperhitungkan untuk diusung sebagai capres,”tutur Fernando.
Dikatakan, pada akhirnya sangat mungkin Ganjar yang akan diusung oleh PDI Perjuangan kalau berdasarkan kalkulasi dan kajian yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, peluang Ganjar untuk memenangkan pilpres 2024 dibandingkan kader lainnya.
“Sanksi yang diberikan kepada Ganjar bukanlah akhir perjuangan dan peluang Ganjar untuk ikut sebagai capres 2024,”tegas Fernando.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan PDIP karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat No 4503/internal/dpp-10/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PDIP pada 7 Oktober lalu.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto.
“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Ganjar memang tidak melanggar aturan internal, namun komunikasi politiknya membuat publik multitafsir.
“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ujarnya.
“Kenapa begitu? Karena dia kader ini bukan baru masuk, termasuk senior, pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana, oleh sebab itu beliau harus lebih disiplin,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.(d/2).
Editorial: A Adib
