Jakarta–Detakpos-DPP Partai Golkar sebaiknya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menjaring sejumlah nama yang bakal diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden.
Penentuan nama bakal calon cawapres memalui forum Rapimnas ini merupakan cara yang paling demokratis karena menyerap semua aspirasi daerah.“Saya kira forum yang paling baik adalah menggelar Rapimnas. Siapa pun nama nama yang terpilih menjadi bakal calon, sudah sangat legitimate karena dipilih melalui Rapimnas,” ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Prof Anwar Arifin, Jumat (4/5).
Hal itu menanggapi bursa cawapres dari Golkar yang akan diusung dalam pemilihan presiden mendatang.
Usulan menggelar Rapimnas ini kata mantan anggota DPR dua periode ini, untuk membiasakan tradisi demokrasi di internal partai dan menghindari pengambilan keputusan yang sentralistik, apalgi untuk sebuah keputusan yang strategis.
“Jadi, aspirasi seluruh daerah harus diakomodasi, lalu dikerucutkan untuk diputuskan,” katanya.
Anwar Arifin yang dikenal juga sebagai pakar komunikasi ini menegaskan, untuk menggelar Rapimnas tidak sulit, apalagi soal cawapres adalah masalah yang sangat strategis bagi Partai Golkar.
“Bisa secepatnya digelara Rapimnas, satu hari cukup, karena agendanya sudah jelas penentuan bakal calon wakil presiden,” katanya.
Menurut Anwar, sebagai sebuah usulan yang moderat, idealnya bisa dipilih 5-7 nama bakal calon wapres. Siapa saja mereka, Rapimnas yang menjaring dan memutuskan. “Sebab aspirasi setiap DPD atau daerah kan beda-beda. Maka forum Rapimnas inilah yang berwenang,” tambahnya.
Seperti diketahui, model penjaringan bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden telah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Musyawarah Majelis Syuro VI pada awal tahun ini. Hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS ini terjaring 9 nama bakal cawapres untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional pada 2019.
Adapun sembilan nama Bakal Calon Presiden dan atau Bakal Calon Wakil Presiden hasil penjaringan internal antara lain; Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, dan M. Anis Matta.
