Jakarta –Detakpos– Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengusulkan digelar Munas Luar Biasa (Munaslub), jika opsi Munas dihalang halangi.
Sirajuddin mengingatkan ada upaya pengkerdilan Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan. Ini harus dihentikan.
Perilaku diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, yang sekadar berburu jabatan menteri.
“Persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan untuk mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan,” ujar Sirajuddin, Minggu (08/09).
Sirajuddin menuturkan ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan massa untuk menjaga kantor DPP, larangan pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat.
” Wajar jika semua ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.”
Sejarah mencatat Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta hari-hari ini Golkar tidak bisa mengurus dirinya sendiri pun tidak dapat ditutup-tutupi lagi.
“Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan,” katanya.
Sirajuddin menuding, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang kepercayaannya di DPP tidak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan kebijakan diskriminatif.
Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis. “Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari Presiden mendapatkan jabatan menteri.”
Karena itu, lanjut dia, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar.
” Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elite Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa,” tegasnya.
Menurut Sirajuddin, kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan seperti sekarang ini harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden.
Akan sangat berbahaya bagi masa depan Partai Golkar jika gaya kepemimpinan sekarang ini menjadi preseden.
“Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi Munas dihalang-halangi, opsi musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari.
“Kejayaan Partai Golkar, Munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang diskriminatif seperti sekarang ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partai memiliki mekanisme sebelum menggelar rapat pleno. Mekanisme itu harus dilewati terlebih dahulu.
“Sebelum munas kita ada rapimnas, sebelum rapimnas kita ada rakornas, sebelum Rakornas kita ada rapat pleno, sebelum pleno kita ada rapat harian, sebelum rapat harian ada rapat Bappilu,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menjelaskan, saat ini Golkar tengah menunggu laporan soal pelaksanaan pemilu. Kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahap lain sampai menuju pleno.
Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partai memiliki mekanisme sebelum menggelar rapat pleno. Mekanisme itu harus dilewati terlebih dahulu.
“Sebelum munas kita ada rapimnas, sebelum rapimnas kita ada rakornas, sebelum Rakornas kita ada rapat pleno, sebelum pleno kita ada rapat harian, sebelum rapat harian ada rapat Bappilu,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menjelaskan, saat ini Golkar tengah menunggu laporan soal pelaksanaan pemilu. Kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahap lain sampai menuju pleno.
