Bojonegoro–Detakpos-Komisi A DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Pemkab akan mendatangi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementrian ESDM Jakarta.
“Senin (6/8/18) kita dijadwalkan ke Dirjen Migas Kementrian ESDM di Jakarta,” Kata Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan.
Dia menjelaska, pihaknya betsama Pemkab dan pihak terkait termasuk BUMD PT BBS (Bojonegoro Bangun Sarana) dijadwalkan akan menemui Dirjen Migas.
Donny menjelaskan, ada beberapa hal yang akan ditanyakan dan perlu penjelasan terkait perkembangan Industri Migas di Bojonegoro. Setidaknya dia menuturkan ada empat hal pokok yang akan ditanyakan ke Dirjen Migas.
“Ini penting dan mendesak sekali karena berdampak terhadap masyarakat langsung,” imbuhnya.
Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro itu mengungkapkan, salah satunya adalah harga minyak mentah di Bojonegoro yang mahal. Dia menyebutkan pembelian minyaak mentah Blok Cepu dari lapangan Banyuurip adalah harga internasional atau ICP (International Crude Price) plus USD 5 lebih.
“Ini yang membuat Mini Refibery PT TWU tutup dan merugikan masyarakat sekitar,” jelasnya.Termasuk, lanjut dia adalah usaha BUMD PT BBS untuk membangun Mini Refinery terancam gagal. Padahal tambah politisi yang berangkat dari Dapil 5 Bojonegoro ini, pembaangunan mini refinery tak jauh dari mulut sumur.
“Logikanya harganya bisa lebih murah karena tanpa pipa yang panjang untuk menyalurkan,” tegasnya.
Selain masalah itu Donny juga menambahkan masalah Participacing Interest atau PI Blok Tuban juga akan ditanyakan. Sebab meski sudah diserahkan Pertamina pengelolaan Blok Tuban untuk PI-nya belum ditawarkan ke Pemkab Bojonegoro.
“Selain masalah pengelolaan sumur tua juga terkait pengembangan lapangan Jambaran Tiung Biru atau JTb,” tuturnya.“Kita sampai sekarang belum menerima tawaran terkait PI Blok Tuban,” Kata asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono.
Dia menuturkan tulang punggung Blok Tuban adalaah lapangan Sukowati yang ada di Bojonegoro.
Sebelum ini lanjut dia Pemkab sudah meminta PT BBS sebagau BUMD milik Pemkab proaktif terkait PI. Dia menuturkan BBS sendiri juga sudah berkoordinasi dengan BUMD Tuban dan Pemprov Jatim terkait PI tersebut. “ Namun sampai sekarang belum ada penawaran dati Pertamina,” tuturnya (d/4)
