Penulis – AAdib Hambali, Mantan Aktivis dan Pendiri PMII Bojonegoro.
PILKADA Bojonegoro digelar medio 2018. Sejumlah kandidat dan partai politik ambil ancang-ancang dan saling menjajaki kemungkinan koalisi untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati. Baliho, spanduk pun mulai bertebaran dari para kandidat, dari parpol, utamanya calon independen atau yang tidak diusung parpol.
Kehadiran baliho-baliho itu mempresentasikan pergeseran gaya berpolitik, dari politik komunikasi tatap muka ke komunikasi tatap wajah dalam bentuk gambar. Politik baliho merupakan salah satu geliat khas.
Khas artinya, wajah-wajah tersenyum ramah dengan panorama yang sangat rapi. Di tambah lagi dengan tulisan-tulisan kecil yang menjadi rapresentasi visi dan misi para calon. Semuanya serba baik dan sangat menyenangkan.
Karena baliho menjadi ikhtiar politik yang dianggap jitu maka setiap calon pun berlomba-berlomba membuat. Kenyataan mempertontonkan kepada kita bagaimana yang asli justru ada di balik baliho. Yang sebelumnya tidak terpampang akhirnya diberi kesempatan sementara yang terpampang perlah-lahan disimpan untuk perhelatan berikutnya.Barangkali benar pernyataan masyarakat akar rumput setiap kali konstelasi pemilihan umum membuat pernyataan, “Kami butuh bukti, bukan janji.”
Pembuktian menjadi pelayan rakyat selalu menjadi tolok ukur. Politik baliho menantang para pejabat publik untuk konsisten dengan apa yang ditampilkan. Dia tidak mudah goyah apalagi terseret dalam kekacauan dan praktik-praktik yang merugikan publik. Para kandidat yang tidak memiliki kendaraan politik, akan melalui jalur independen, meski di Bojonegoro belum mencatat sejarah ada calon independen yang sukses terpilih.
Melalui jalur ini selain menpunyai syarat khusus, misal dia adalah seorang publik figur, dipastikan mampu membangun jaringan di setiap kecamatan hingga desa, dan itu membutuhkan tenaga dan dana tinggi. Belum lagi mengumpulkan KTP yang menjadi syarat utama.Jika tidak mampu sulit bisa menggalang pemilih.
Banyak calon di jalur ini berspikulasi rame-rame memasang spanduk, baliho untuk menjaring pemilih agar dikenal.Sah-sah saja cara itu sepanjang dilakukan dengan cara yang dibenarkan aturan di daerah dengan memperhatikan etika dan estetika keindahan.Mudah-mudahan semua bakal calon itu izin pasang iklan di baliho dan spanduk. Dana untuk pasang baliho, spanduk itu juga besar. Tapi itu aturan yang mesti diikuti dan ditaati.Muda-Mudahan saya salah. Sebab jika benar baliho, spanduk itu dipasang tanpa izin, ini contoh tidak baik bagi calon pemimpin, karena tidak taat atau melanggar aturan Perda yang mengharuskan membayar pajak periklanan.Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya mereka yang tidak taat aturan itu bisa memimpin dan menyanjahterkan rakyat Bojonegoro, kalau sekarang belum jadi pemimpin daerah sudah berani melanggar aturan.
Pihak Pemda Bojonegoro mesti membantu masyarakat Bojonegoro untuk melek politik. Bersihkan baliho, spanduk kandidat yang tidak mempunyai izin. Jika perlu diumumkan yang tidak bayar pajak reklame.Jika bakal calon yang memasang baliho dan spanduk ini ingin dilirik parpol untuk digandeng menjadi calon wagub, memang istilahnya ” jauh panggang dari api.” Jika ada yang berniat seperti itu urungkan saja, akan lebih beguna dana itu disalurkan untuk fakir miskin, membangun jalan dan sarana ibadah yang lebih bermanfaat. Berarti telah sukses membangun dan investasi abadi.Pasalnya, kekuatan parpol yang mampunyai kursi di DPRD Bojonegoro belum ada yang manpu mengusung calon sendiri.
Atau setidaknya, untuk mencari tambahan suara dengan menggandeng partai lain.Golkar, kabarnya akan mengusung Ketuanya, yaitu Mitro’atin. Ana Mua’wanah sudah diusulkan oleh PKB untuk maju dan tinggal menunggu rekomendasi.
Kandidat Setyo Hartono yang juga Wakil Bupati Bojonegoro, diusung Pantai Gerindra, nampaknya tinggal mencari pasangan calon wakil. PDI Perjuangan menjadi lirikan semua kandidat, baik dari Golkar, Gerindra dan PKB. Begitu juga Kuswiyanto yang kabarnya diusung PAN. Anggota Fraksi PAN DPR RI ini juga menggalang koalisi dengan parpol lain.(*)
