Pewarta Jarwati
Bojonegoro –Detakpos– Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2018 lebih sedikit, apabila dibandingkan dengan jumlah belanja atau pengeluaran, sehingga mengalami devisit anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Ali Mustofa mengatakan, pendapan dalan rancangan peraturan daerah (Raperda) PAPBD tahun ini adalah Rp 3,3 triliun lebih.
Sementara untuk belanja yang akan dilaksanakan nominalnya mencapai Rp 3,6 triliun lebih.
“Jumlah pendapatan jauh lebih rendah apabila dibandingkan jumlah belanja. Di mana jumlah devisit mencapai Rp 272 miliar,” kata politisi asal partai Nasdem tersebut.
Dia menambahkan, tingginya nilai devisit tersebut akan ditutupi dengan menggunakan dana pembiayaan
yang bersumber dana dana Silpa tahun 2017.
Sementara untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digeser.
“Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas PKP Cipta Karya, untuk rehap rumah dinas bupati digeser. Kemudian di Dinas Pendidikan juga mengalami pergeseran, selain itu juga kegiatan Dinas PU Bina Marga mengalami perubahan, dan kegiatan SKPD lainnya,” jelas dia.
Menurut Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, tidak mempermasalahkan perbedaan jumlah pendapatan dan belanja. Hanya saja waktu yang tinggal sebentar, harus dimanfaatkan oleh setiap SKPD untuk menyelesaikan program kegiatan yang dimiliki sebelum akhir tahun.
“Waktu yang dimiliki oleh tiap SKPD tinggal sebentar. Sebab ini sudah memasuki akhir bulan September, dan masih harus menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur untuk Raperdanya, sehingga SKPD harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu,” jelasnya.(*)
