Bojonegoro–Detakpos-Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Lasuri menilai wajar aksi demo menyampaikan aspirasi masyarakat.
DPRD juga perlu mengawal program dan kebijakan Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto (Wawan), terkait Kartu Petani Mandiri (KPM).
“Sebagai ekstra parlemen saya kira wajarlah kalau temen teman PMII mempertanyakan program Bupati dan Wakil Bupati,”tutur dia, Rabu (19/6).
Dia menyatakan agar DPRD juga selalu mengawal kebijakan dan program pemkab agar Bupati maupun Wabup bisa merealisasikan program programnya.
“Tapi kita juga harus obyektif beliau berdua kan belum lama menjabat, jadi kita tunggu saja,”tuturnya.
Dia pun minta memberi waktu untuk merealisasikan programya.
Diberitakan sebelumnya, pimpinan cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Bojonegoro, hari ini, Rabu (19/6), turun ke jalan untuk melakukan aksi menagih janji Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Bojonegoro waktu kampanye dulu.
Adapun tuntutan yang diangkat adalah program KPM yang belum terealisasi sampai hari ini.
Menjawab pertamyaan, lambatnya realisasi dana KPM tetsebut berhubungan erat dengan serapan anggaran yang dinilai masih belum maksimal. Dalam enam bulan baru terserap 19 persen.
“Sangat berhubungan karena 19% yang sudah terserap itu pun sebagian besar adalah belanja rutin gaji pegawai,”tuturnya.(dib)
Editor: A Adib
