Bojonegoro – Detakpos – Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan Pemerintah terus meningkatkan dana desa (DD) pada 2019 menjadi 70 triliun, meningkat dibandingkan pada 2017 sebesar Rp40 triliun dan 2018 Rp60 triliun.
“Peningkatan DD yang dilakukan Pemerintah karena desa merupakan ujung tombak pembangunan,” kata dia dalam kegiatan “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa” di Bojonegoro, Kamis (20/6).
Sesuai program Nawacita, lanjut dia, desa ujung tombak pembangunan, sehingga anggaran dibagikan ke pelosok desa untuk meningkatkan kemandirian desa dengan banyaknya prasarana dan sarana yang dibangun, juga kegiatan ekonomi lainnya.
Ia mencontohkan di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah desa yang memanfaatkan sumber air yang dikelola BUMDes, bisa menghasilkan pemasukan Rp10 miliar/tahun. “Di desa itu pendapatan bisa dimanfaatkan untuk memberikan bea siswa kepada warganya,” ucapnya menegaskan.
Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menjelaskan bahwa standar keterbukaan informasi desa ada tiga hal yaitu keterbukaan informasi publik yang partisipatif dan akuntabilitas.
Kedua, memberikan jaminan hak kepada masyarakat yang partisipatif dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan informasi publik. Ketiga diperlukan standar untuk informasi publik desa.
“Bojonegoro dipilih untuk Hari Keterbukaan Informasi 2019 karena Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, berhasil keluar sebagai juara desa terbuka tingkat nasional,” ucapnya.
Ia mengharapkan Bojonegoro bisa menjadi mercu suar bagi desa lainnya di Tanah Air, dengan adanya keterbukaan standar pelayanan informasi desa.
Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah merasa bangga dengan terpilihnya daerahnya menjadi lokasi Hari Keterbukaan Informasi 2019.
Apalagi, lanjut dia, Bojonegoro dengan potensi sumber daya alam (SDA) migas merupakan penyangga nasional berkisar 25-30 persen.
“Pemkab bertekad akan terus menurunkan angka kemiskinan ke depannya,” ucapnya menegaskan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, menjelaskan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa, diisi dengan berbagai kegiatan, 20-21 Juni.
Selain itu juga diisi “Lunching Peraturan Komunikasi dan Informasi (Perki) Desa” berupa pemutaran video, penyerahan Perki SLIP Desa.
Pada kesempatan ini, Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU KIP untuk mengawal informasi publik melaksanakan diskusi publik dengan tema Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa.
“Kegiatan juga akan diisi dengan sambang desa dan wisata desa. Best practise di Desa Pejambon, Keccamatan Sumberrejo dan Desa Padang, Kecamatan Trucuk,” katanya menjelaskan.
Hadir dalam kegiatan itu, kepala desa/kelurahan di daerah setempat, Dinas Kominfo seluruh Jawa Timur, juga dari berbagai daerah di Tanah Air, seperti Papua, Kalimantan dan Jawa Tengah. (*)
Penawarta: Agus S
Editor: Redaksi
