Ketika Jokowi Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara

CUACA di wilayah Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Senin malam (14/3/22), agak berbeda dari sebelumnya. Biasanya, hujan dengan intensitas sedang turun setiap harinya. Kali ini sejak pagi hingga malam hari, tidak ada satupun hujan yang turun menetes ke bumi.

“Cuaca sangat cerah malam tadi. Udara sejuk. Bulan bersinar dengan terang ditemani jutaan bintang di langit. Semesta seolah mendukung dan merestui dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur,” ujar Bamsoet usai bermalam dan berkemah di Titik Nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/22).

Pengalaman menginap dan berkemah di Titik Nol IKN sangat berkesan. Selain dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga ikut berkemah.

“MPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri yang ikut berkemah sangat menikmati denyut nadi dan aura alam Ibu Kota Negara Nusantara. Bahkan, Presiden terlihat sangat santai dengan memakai sarung bermotif kotak dan jaket bermotif G20 saat bercengkrama di luar tenda.

Sekitar pukul 22.15 WITA Presiden Joko Widodo keluar dari tenda tempatnya berkemah. Mengetahui lokasi tendanya berdekatan dengan tenda Bamsoet, Presiden Jokowi menghampiri tenda Ketua MPR RI.

“Saya dan Presiden Jokowi melakukan pembicaraan ringan. Kemudian, satu per satu menteri yang ikut berkemah di IKN keluar dari tenda masing-masing saat mendengar saya dan Presiden berbincang. Presiden Jokowi sempat berkelakar melihat Pak Basuki Hadimuljono masih mengenakan pakaian kerja. Pak Basuki malam-malam masih bekerja saja, begitu canda Presiden,” urai Bamsoet.

Presiden Jokowi dan para menteri melakukan pembicaraan kurang lebih selama satu jam. Setelah itu dirinya bersama Presiden Jokowi dan para menteri kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat.

“Alhamdulillah kita bisa tidur dengan nyenyak hingga pagi hari. Walaupun dengan fasilitas tenda yang hanya tersedia tempat tidur, tanpa AC serta fasilitas lain, kita semua bisa menikmati berkemah di Titik Nol IKN Nusantara. Semoga kegiatan berkemah yang merupakan simbol awal pembangunan IKN Nusantara ini, bisa mempermudah pembangunan IKN Nusantara sesuai amanat Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah tepat. Terlebih, saat ini kemampuan Kota Jakarta untuk menyangga dan menyediakan layanan sebagai Ibu Kota Negara, semakin tidak memadai.

Pertumbuhan dan laju modernitas zaman menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Sehingga, membutuhkan karakteristik Ibu Kota Negara yang mampu memfasilitasi tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif.

Selain, mempunyai daya saing sebagai smart, green, dan beautiful city,” ujar Bamsoet usai sarapan nasi goreng dan Mie Instan bersama dengan para Menteri Indonesia Maju Pramono Anung, Basuki Hadimoeljono, Suharso Monoarfa, Erick Tohir, Bahlil Rahadalia dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebelum meninggalkan Titik Nol IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/22).

Usulan pemindahan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa sebenarnya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengusulkan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Palangkaraya. Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan Ibu Kota Negara pindah ke Jonggol dengan Keppres No. 1 Tahun 1997.

Namun, hingga kini usulan pemindahan tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi sangat tepat. Seiring dengan beban Jakarta yang semakin berat dan tidak lagi mampu ditopang oleh daerah penyangga di sekitar Jakarta.

Membangun Ibu Kota Negara Nusantara bukanlah persoalan sederhana. Karenanya, dibutuhkan fokus perhatian dari segenap pemangku kepentingan.

“Saat ini payung hukum pembangunan IKN Nusantara adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan masterplan Bappenas, pembangunan IKN Nusantara dimulai sejak tahun 2022 hingga 2045. Banyak pihak mengkhawatirkan pembangunan IKN Nusantara akan mangkrak ditengah jalan. Tentu kita semua tidak ingin hal itu terjadi,” tegas Bamsoet.

Agar pembangunan IKN Nusantara berkesinambungan, MPR RI akan memperkuat payung hukumnya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding undang-undang.

“Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sangat mungkin menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, ada kemungkinan untuk ‘ditorpedo’ di tengah jalan. Kehadiran PPHN akan menjamin keberlangsungan pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang. Sehingga siapapun presiden terpilih setelah Presiden Joko Widodo akan tetap melanjutkan pembangunan IKN,” pungkas Bamsoet.

 

Editor: AAdib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *