Oleh A Adib Hambali *
“HIKAYAT daun Salam” pada setiap masa menjelang Pemilu dan Pilpres kerap muncul. Hal itu untuk menggambarkan posisi kiai (ulama) di ranah politik Tanah Air.
Tanpa daun salam, masakan gulai bakal hambar. Gurihnya tidak dapat. Lezatnya akan jauh berkurang. Tapi, daun salam hanya diperlukan saat gulai belum masak.
Begitu gulai sudah siap dihidangkan, daun salam pun dibuang di tempat sampah. Tidak ada peran apa-apa lagi. Nikmatnya jabatan, gurihnya kekuasaan, lupa pada jasa si Daun Salam.
Bukan rahasia lagi setiap menjelang pemilu, banyak elite politik bersilaturahmi ke para kiai. Niatnya meminta doa restu. Yang tidak kalah penting adalah meminta dukungan pada kiai baik secara langsung atau tidak, ketika elite hendak maju di Pilkaka, Pileg dan Pilpres.
Bernasib seperti daun salam, kiai pun ditinggal, tidak pernah disowani lagi setelah sukses dan berhasil. Alih alih disebut jasa mereka, terkadang dicibir dengan mengungkit ungkit soal “amplop kiai”. Persepsi pun bermacam macam, apalagi disampaikan di hadapan KPK oleh Ketua Umum DPP (Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa,
Ihwal amplop kiai disampaikan di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP, Senin, 15 Agustus 2022. Kala itu, Suharso menceritakan pengalaman saat meminta doa kepada sejumlah kiai ternama. Namun saat pulang dirinya mendapat pesan mengenai amplop’ yang tak diberikan kepada kiai.
Eskalasi kasus tersebut bisa semakin memburuk akibat potongan video kiai amplop tersebut. Meski melihat tidak ada yang diuntungkan dari kegaduhan itu, mungkin akan berimplikasi pada suara Pemilu 2024.
Terminologi amplop kiai ini memang dianggap bisa men-desakralisasi kiai dan santri yang menjadi salah satu basis konstituen PPP. Salah satu kata itu memang menimbulkan intepretasi yang berkonotasi kurang etis sehingga bisa memicu potensi pengurangan basis pemilih PPP dari kalangan pesantren.
Aksi Suharso ini bisa mengarahkan partai berlambang Ka’bah menjadi partai “gurem”. PPP terus mengalami penurunan suara signifikan dari 6,53 persen (Pemilu 2014) menjadi 4,52 persen (Pemilu 2019). Tentu blunder itu berpotensi pada turunnya suara partai yang bisa saja berimplikasi pada berubahnya status PPP menjadi partai non-parlemen.
Muncul Reaksi
Pernyataan itu pun menjadi pemantik gejolak di internal partai. Suharso pun buru buru meminta maaf atas ujaran tersebut. Suharso mengaku tidak ada maksud menyinggung kiai. Apa yang disampaikan tidak bermaksud merendahkan atau menghina kiai, namun apa yang disampaikan tentang hadiah atau pemberian kepada kiai itu membuka ruang untuk ditafsirkan merendahkan para kiai.
Namun permohonan maaf belum meredam gejolak di tubuh partai berlambang Ka’bah. Beredar surat yang ditandatangani bersama antara lain: Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Mustofa Aqil Siraj; Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur; dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Mardiono.
Dalam surat itu, ketiga ketua mejelis PPP meminta Suharso mundur dengan alasan muncul kegaduhan partai akibat pernyataan tentang pemberian sesuatu kepada kiai; kemudian muncul aksi demonstrasi atas sejumlah keputusan DPP-PPP di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP.
Isu elektabilitas yang bakal anjlok di kepemimpinan Suharso; dan isu yang membuat pemilih kurang suka dengan PPP.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Mardiono meminta Suharso mundur dari ketua umum. Meski meminta mundur, proses pengunduran diri Suharso akan ditetapkan dalam sejumlah proses.
“Kami belum sampai situ, nanti ada sejumlah mekanisme yang dilakukan di DPP,” ungkapnya, Selasa ( Tirto, 23/8/2022).
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi, Suharso telah melakukan pertemuan dengan pihak yang menginginkan mundur. Senin, 22/08/22) ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid.
Ketum telah menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan atas potongan video yang beredar di publik. Dalam pertemuan itu, telah mendapatkan solusi dan sepakat menyelesaikan masalah secara musyawarah. “Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari ketum,” terangnya.
Arwani mengimbau dan menjanjikan kepada seluruh kader PPP bahwa tidak akan ada perpecahan karena konsolidasi akan berlangsung segera.
Konsolidasi partai berjalan dengan baik. Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan. DPP membuka dan mengedepankan ruang dialog dan tabayun untuk mendudukkan masalah lebih jelas.”
Arwani juga menjelaskan soal Suharso sudah bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syariah PPP KH. Mustofa Aqil Siraj di Cirebon, Jawa Barat.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut tabayun atas potongan video Ketum PPP yang sempat viral.
Dalam silaturahmi ke Kiai Mustofa Aqil Siraj untuk tabayun dan meminta maaf atas potongan video beberapa waktu lalu,” ujarnya, Minggu (28/8/2022).
Arwani mengaku pertemuan berlangsung gayeng dan akrab serta diselingi tawa. Ia pun bersyukur telah berkesempatan memberikan tabayun dan penjelasan secara utuh kepada KH Mustofa Aqil Siraj selaku Ketua Majelis Syariah DPP PPP.(*)
*): Redaktur senior detakpos.com
