Jakarta–Derakpos-Produksi Alutsista dalam negeri diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pindad, IPTN, dan PT PAL, telah ditawarkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada pihak luar negeri.
“Itu membuktikan kalau Menhan Prabowo Subianto memang handal dalam berbisnis dan melakukan pemasaran produk produk alutsista dalam negeri,”tutur Ketua DPP Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Sabtu, (22)11).
Tentu saja, lanjut dia, negara negara luar tertarik dan membeli alutsista produk Indonesia, maka akan menghasilkan pemasukan devisa negara serta meningkatkan surplus neraca perdagangan yang selama ini masih belum tinggi surplusnya dibandingkan impor
Arief pun mempertanyakan, apakah BUMN produsen alutsista siap memproduksi produk secara efisien dan tepat waktu sehingga harga bersaing dengan alutsista produksi negara lain.
“Yang pasti ditawarkan juga oleh Menhan pada negara negara lain,”tutur Arief.
Berdasarkan data data, ada BUMN produsen alutsista BUMN yang lameduck dan banyak sekali korupsi selama ini. Misalnya PT Pindad, PT PAL dan IPTN, sudah banyak oknum pejabat yang dipenjara akibat korupsi.
Belum lagi banyak pemesanan alutsista oleh Angkatan Bersenjata RI melalui BUMN alutsista yang banyak tidak tepat waktu serta tidak lengkap equipment ketika diserahkan kepada pemesannya.
“Serta harga yang jauh lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang diproduksi negara lain,”ujar Arief.
Jadi, lanjut Arief, Menhan perlu meminta Menteri BUMN agar perusahaan strategis penghasil alutsista ditsta terlebih dulu, dibersihkan dan budaya kerjanya agar profesional.
“Baru kita bisa jualan produknya. Kalau tidak seperti itu kita jualan alutsista malah jadi rugi karena di klaim sama konsumen, kayak kasus pembelian pesawat dari IPTN oleh Thailand atau kapal dari PT PAL yang kena klaim kerugian oleh pembeli,”tutur Arief PoYuono.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya akan me -review semua pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, dan tidak boleh ada l PQ. “Uang sangat berat didapat uang rakyat dari pajak. Jadi itu terus-menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan mark up-mark up yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha,” kata Prabowo kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11) sore.(d2/)
Sumber: Humassetkab
Editor : AAdib
