Jakarta–Detakāpos-Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II akan turun minus 3,1% karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
secara penuh pada periode tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kebijakan PSBB ini diterapkan di wilayah dengan perekonomian terbesar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ekonomi yang terhenti di pusat perekonomian tersebut berdampak secara nasional.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal ke 2 minus itu kan hanya presdiksi saja , dan belum tepat,”ujar
Ketua Umum
FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat ,(19/6).
Tapi di saat covid 19 ini, setidaknya ada tujuh bansos yang disiapkan pemerintahan untuk menghadapi dampak Covid-19, termasuk BLT dan kartu prakerja.
Menurut Arief Poyuono,
ini untuk menjaga tingkat komsumsi masyarakat, karena selama ini cara yang dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengandalkan komsumsi masyarakat, di mana pertumbuhan ekonomi nasional ditopang 50 persen oleh komsumsi masyarakat terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Memang dampak covid -19 sejak Januari mengakibatkan ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen, angkanya merosot dari kuartal I 2019 yang tembus 5,07 persen.
Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh kebijakan kebijakan lockdown di luar negeri sehingga investasi dan ekspor mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi bukan akibat komsumsi masyarakat yang menurun, karena Januari hingga maret Indonesia belum memberlakukan kebijakan PSBB.
Nah saat WHO menyatakan Covid -19 sebagai pandemic baru akhir kuartal 1 diberlakukan kebijakan PSBB di sertai program program penyelamatan ekonomi nasional dan jaring pengaman ekonomi sosial berupa program bansos yang tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di:mana penyaluran 7 jenis bansos memang sampai hari ini masih belum 100 persen tersalurkan
Seperti penyaluran bansos reguler seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) atau kartu sembako baru disalurkan kepada 18,33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, pemerintah mematok target sebanyak 20 juta KPM. Alasannya akibat kebijakan PSBB. program Bansos keluarga harapan (PKH) juga baru disalurkan kepada 9,54 juta dengan nilai Rp2,42 triliun. Realisasi itu belum menyentuh target 10 juta KPM.
Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp3,96 triliun per 16 Juni 2020. Dana itu diberikan kepada 6,59 juta kepala keluarga (KK) target penyaluran bansos tunai adalah 9 juta KK. Artinya, realisasi penyaluran hingga pertengahan Juni 2020 baru sebesar 73,3 persen.
“Namun bila program bansos bisa mencapai 100 persen di akhir Juni ini maka pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini tidak akan tumbuh minus,”tutur Arief.
Memang, proses penyaluran bansos bukan hal yang mudah. Salah satu kendala yang selalu hadir dalam penyaluran bansos adalah soal data.
“Ada masalah verifikasi data ini jadi sulit untuk mencapai 100 persen penyaluran bansos-nya.”
Sementara satu faktor yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi tidak mengarah minus yaitu dana talangan sebesar Rp 104,38 triliun untuk 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana tersebut digelontorkan untuk mengurangi dampak pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang dirasakan perusahaan plat merah tersebut.
“Dana talangan itu, diketahui, sebagian besar dalam bentuk kompensasi, penyertaan modal negara (PMN) hingga bantuan investasi modal kerja.”
Nah berdasarkan data data di atas maka Riset Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu masih optimis kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini hanya akan berkisar di bawah 1,5 persen jika Kemensos, Kementerian desa tertinggal, serta kementerian dan institusi lainnya yang juga banyak membuat program bansos covid 19 bisa bekerja secara optimal
Serta Kementerian BUMN bisa cepat memerintahkan ke 12 BUMN yang mendapat dana talangan untuk investasi dan belanja modal maka ini juga bisa menahan pertumbuhan ekonomi untuk tetap tumbuh
Nah karena itu FSP BUMN Bersatu mengharapkan seluruh menteri kabinet Indonesia maju harus ikut bekerja keras untuk bisa menahan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak ke arah minus. Karena jika tidak ancaman resesi ekonomi akan terjadi dan akan berdampak sulit ekonomi bertumbuh di kwartal 3 dan 4
“Jangan menteri menteri nya malah sibuk berpolitik dan bikin statement yang ngaco yang berdampak pada keresahan masyarakat dan kontra produktive terhadap perekonomian nasional.. Kasihan Presiden Joko Widodo dan Tim Ekonomi yang sudah berjibaku agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh disaat covid -19.(d/2).
Editor: A Adib
