Bojonegoro –Detakpos-Forum komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap ( GTT/PTT) K2 Dinas Pendidikan Kabupaten. Bojonegoro, Jawa Timur, tidak akan mogok mengajar, bekerja dan menolak ajakan mogok tersebut.
Demikian pernyataan perwakilan Forum Komunikasi GTT/PTT K2 Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Edy Wibowo, S. Pd. dan Warpian, S. Pd yang diterima Sabtu(29/9).
Hal itu disampaikan menanggapi beredarnya selebaran yang berisi ajakan solidaritas kepada GTT/PTT untuk mogok mengajar dan mogok bekerja mulai tanggal 1-6 Oktober 2018.
Serta surat permohonan izin untuk hal tersebut yang dibuat atas nama Forum komunikasi GTT/PTT K2 Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan.
Sebagai bagian dari GTT/PTT (eks K-2 maupun Non-Kategori), Edy Wibowo perlu menyampaikan tidak setuju dan tidak sepakat mengenai aksi mogok mengajar dan mogok bekerja sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Forum GTT/PTT K2 Dinas Pendidikan Bojonegoro beberapa waktu lalu.
Pihaknya memiliki perasaan yang sama dengan rekan-rekannya yang menyerukan aksi mogok mengajar dan mogok bekerja, sebagai bentuk protes terhadap persyaratan rekrutmen CPNS 2018.
”Namun kami memilih sikap pandangan yang berbeda, dan cara protes yang berbeda pula,”tulis Edy Wibowo, S. Pd dab Warpian, S. Pd.
Edy Wibowo menyatakan dia telah menyampaikan aspirasi terkait proses rekrutmen CPNS dianggap tidak adil ini kepada DPRD Bojonegoro secara elegan, dan ditindaklanjuti dengan bersurat kepada pusat.
”Kami memahami persoalan ini sebagai kewenangan pusat, dan kapasitas daerah adalah memperjuangkan aspirasi kami secara administratif.”
Pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab dan DPRD Bojonegoro, yang telah memberikan perhatian kepada GTT/PTT K2 maupun Non-Kategori, dengan menaikkan tunjangan secara proporsional dan bertahap.
”Diakui atau tidak, Ini sangat membantu kelangsungan hidup kami sekeluarga.”
Dengan diberikan dan dinaikkan tunjangan tersebut, maka secara moral harus ikut membantu pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Mogok mengajar dan kerja justru akan merugikan anak didik, merugikan masa depan bangsa, dan meninggalkan nurani kami sebagai seorang guru (meskipun masih berstatus Honorer) yang telah bertekad mengabdikan diri sebagai pendidik.
”Sebab kami yakin ini tugas sejarah yang akan dinikmati bangsa ini di masa depan,”tuturnya.
Dia yakin Pemerintah Pusat akan memperhatikan nasib kami dengan skema kebijakan yang lebih manusiawi, dengan tidak mengabaikan pengabdian selama ini. (d/4)
