Jakarta–Detakpos– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, pimpinan MPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP.
Pimpinan MPR mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
Pandangan dan sikap MPR bahwa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini sebuah undang-undang teknis yang berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan fungsi dan tugas Sosialisasi dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP dan juga MPR RI.
“Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa,” ujar Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan, untuk urusan ideologi tidak boleh ada keragu-raguan. “Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme,” tegas Bamsoet.
Pimpinan MPR meminta kepada Pemerintah dan DPR agar nama dan substansi hukum dari RUU Haluan Ideologi Pancasila jika ingin diteruskan pembahasannya, harus dirubah dan kembali kepada tujuan awal dan kebutuhan hukum tentang tugas pembinaan ideologi Pancasila dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan menghapus seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU tersebut yang telah menimbulkan polemik dan penolakan publik.
“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI,” tegas Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Kamis (18/6/20).
Turut serta dalam rapat pimpinan MPR RI Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pimpinan MPR RI juga dalam waktu dekat akan melanjutkan melanjutkan Safari Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa, intelektual, cendikiawan, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyerap sekaligus menguatkan solidaritas kebangsaan. Sehingga bisa memberikan kesejukan dan menjaga suasana kebatinan rakyat agar tak terus-menerus dirundung gonjang ganjing politik,” urai Bamsoet.(d/2).
Editor: A Adib
