Bojonegoro–Detakpos-DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unigoro mendukung relokasi dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Bojonegoro, Jawa Timur.
Namun perlu dilengkapi sarana pendukung, di antaranya
penerangan listrik dan air bersih yang memadai.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPK GMNI Unigoro Yefitta Musthofiyah kepada Detakpos, di Bojonegoro, Rabu (8/1/2020).
Menurut dia, adalah hak setiap warga masyarakat untuk bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibangun Pemkab Bojonegoro, seperti trotoar dan jalan termasuk bahu jalan dengan nyaman dan aman. ”Sementara di tempat umum tersebut ada kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan fasilifas tersebut untuk berdagang,” jelasnya.
Melihat kondisi sekitar kawasan alun-alun dipenuhi PKL yang semrawut dan mengurangi fungsi bahu jalan, tidak jarang motor dan alat transportasi lain kesulitan untuk melintas, dengan begitu pemindahaan PKL adalah solusi yang tepat.
Namun dia menjelaskan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. ”Ini perlu benar benar diperhatikan,” tuturnya.
Karena itu lanjut dia kebijakan yang dilakukan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah terkait penataan PKL dengan menerapkan kawasan bebas dari PKL perlu didukung.
Apalagi penataan PKL, tambah dia, dengan mencipatakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. “Seperti di Jalan Kartini dan Patimura,” tegasnya.
Namun mahasiswa jurusan Teknik Unigoro ini mengusulkan agar para PKL yang mau ditata dan direlokasi diberikan apresiasi. Salah satunya menurut dia, dengan memperoleh Kartu Pedagang Produktif (KPP). ” Dengan fasilitas yang selama ini dikampanyekan Bu Anna,” tegasnya.
Hanya dia melihat relokasi atau pemindahan PKL di beberapa titik yang dilakukan Pemkab saat ini belum dibarengi dengan kesiapan infrastruktur di tempat yang baru.
Jangan sampai lanjut dia pemindahan PKL di tempat baru hanya memindahkan masalah atau bahkan menambah masalah baru. ”Sekali lagi ini perlu diperhatikan,” tegasnya
Dia kemudian mencontohkan terkait penerangan atau listrik yang dibutuhkan PKL di tempat yang baru. Di jalan Kartini dia melihat banyak kabel berseliweran karena PKL memngambil aliran listrik dari warga sekitar.
“Kalau sebelumnya disediakan dengan stasiun PLN dan PKL tinggal bayar pulsa akan lebih baik, termasuk air bersih kalau masih nebeng ke warga sekitar kan menjadi masalah baru bagi warga sekitar juga,” tuturnya
Termasuk juga pengaturan arus lalu lintas. Karena dia melihat di Jalan DI Panjaitan kanan kiri diisi PKL membuat sudah mobil melintas. ” termasuk parkirnya juga harus diatur. Jangan tambah semrawut,” jelasnya.
Belum lagi menurut dia penanganan sampah yang dihasilkan PKL. Pengelolaanya tambah dia perlu diatur karena membutuhkan tempat sampah yang relevan agat tidak menganggu warga sekitar.
“Para pedagang ini sudah pasti menghasilkan sampah basah jika dibiarkan akan menjadi wabah penyakit,” ungkapnya.(d/5).
Editor: AAdib
