Jakarta–Detakpos.com– Dalam kajian, KPK menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yakni terkait akurasi data penerima bantuan.
Hal tersebut juga meliputi, kualitas data penerima bantuan, transparansi data, atau pun pemutakhiran data.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet ) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk terus berupaya melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan bansos, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan kualitas data penerima bansos semakin baik dan bansos disampaikan tepat sasaran.
Meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga akurasi data, kualitas data dan transparansi data penerima bantuan bansos dapat dipertanggung jawabkan.
Meminta pemerintah untuk memverifikasi data penerima bansos, serta menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos, disamping memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalisasi potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan pada saat penyalurannya. Mengingat, dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap menemukan persoalan data penerima yang berhak justru tak mendapat bantuan pada penyaluran bansos tahun 2020.
D. Meminta komitmen pemerintah dan aparat petugas untuk terus melakukan upaya-upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran bansos, sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dan CBNa bansos pada setiap penyalurannya.(d/2).
Editor: A Adib
