Bojonegoro, detakpos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, membahas lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan dan Malo, bersama SKK Migas, yang pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Kamis (26/01/2017).
“Pemkab mentargetkan proses pengelolaan lapangan sumur minyak tua (dari paguyuban ke BBS/BUMD pemkab) sudah terealisasi sekitar sebulan,” kata Bupati Bojonegoro Suyoto, yang memimpin rapat pembahasan pengelolaan lapangan sumur minyak tua.
Menurut dia, dalam pengelolaan lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan dan Malo harus dilakukan secara “legal”, mulai semua produksi disetorkan kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.
Selain itu, lanjut dia, juga tidak ada tambahan sumur minyak baru, tidak merusak lingkungan, jumlah pelaku penambangan sumur minyak di daerahnya tidak bertambah dan tidak ada penyulingan minyak secara tradisional.
“Objek wisata sumur minyak tua juga tetap jalan,” katanya menegaskan.
Dalam rapat itu, Direktur Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, Nasrullah, mensyaratkan lapangan sumur minyak tua yang diserahkan untuk dikelola BBS yaitu di Kecamatan Kedewan dan Malo, berdasarkan pemetaan “mozaika” SKK Migas pada 2012.
Sesuai peta yang disampaikan, di dua wilayah itu ada sumur minyak yang aktif, sehingga dalam pengelolaan tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak baru.
Sesuai data di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan dan Malo, terdapat sekitar 500 titik sumur minyak dengan produksi mencapai 1.000 barel per harinya.
Saat ini, produksi minyak mentah yang dihasilkan yang disetorkan kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, rata-rata baru sekitar 250 barel per hari, sedangkan lainnya dijual keluar dalam bentuk minyak mentah atau bahan bakar minyak (BBM).
Hadir dalam pembahasan itu Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Mahsyar, Direktur Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, Nasrullah, “Manager” pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Agus Amperiyanto.
Dalam rapat pembasan pengelolaan lapangan sumur minyak tua juga dihadiri Asisten II Pemkab Setyo Yuliono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Nurul Azizah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Agus Supriyanto. (tim detakpos)
