Oleh: A Adib Hambali (*
WACANA menunda pemilu terus bergulir. Padahal tidak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuver untuk menunda pesta demokrasi ini dari 2024 ke 2027. Memperpanjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai “skandal politik.” Begitulah kata pengamat politik dan peneliti LSI Denny JA mengistlahkan.
Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 12 s/d 24 Februari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sampel dalam survei LSN kali ini sebesar 1.537 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara rambang berjenjang (multi-stage random sampling). Batas kesalahan (margin of error) +/- 2,5% dengan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
Survei LSN menanyakan pendapat publik tentang berbagai mengenai kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, mengenai masalah-masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, tentang kondisi ekonomi nasional saat ini, hingga isu paling hot tentang usulan penundaan Pemilu 2004 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Mengenai kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, mayoritas publik (70,4%) menyatakan puas dan sangat puas. Hanya 26,8% yang mengaku tidak atau kurang puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dan 2,8% menjawab tidak tahu atau tidak bisa memberikan tanggapan..
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini atau pada periode kedua pemerintah-an Jokowi, 34,5% responden mengaku lebih baik jika dibandingkan pada periode pertama (2014-2019).
Hanya 23,1% yang menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dari periode sebelumnya dan 42,3% menilai sama saja alias tidak ada perbedaan signifikan.
Sedangkan tentang isu-isu atau masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, sedikitnya ada lima masalah mendesak yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Jokowi, yakni masalah mahalnya harga sembako (28,5%), masalah sulitnya mencari pekerjaan (19,4%), masalah jalan atau infrastruktur rusak (17,2%), masalah korupsi (11,8%), dan masalah penanganan kemiskinan (11.2%).
Sementara itu mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional (di antaranya Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia), mayoritas publik menyatakan menolak.
Berdasarkan temuan survei LSN, sebanyak 68,1% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun.
Hanya 20,5% responden yang mengaku “setuju” dan sebanyak 11,4% menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan.
Dengan demikian, meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagian besar dari mereka menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan tokoh-tokoh partai politik dan segelintir tokoh nasional lainnya.
Bagi mayoritas publik, keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin negeri ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melanggar Konstitusi, mencederai amanat reformasi dan semangat demokrasi.
Publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru di Republik ini.
Mayoritas publik berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus (soft landing). Demikian Direktur Eksekutif LSN Dr. Gema Nusantara Bakry, (4/3)2022)
Jadi Endemi
Di Indonesia, menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di tahun 2024, dua tahun dari sekarang, itu justu bertentangan dengan data. Alasan itu ditolak oleh fakta yang sangat terang benderang.
Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman.
Kini di bulan Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit. Mari kita periksa data dari Worldometer. (1)
Puncak kematian per hari di Indonesia terjadi di bulan Agustus 2021. Saat itu di Indonesia yang mati per hari sebanyak sekitar 2000 orang.
Tapi di bulan Febuari dan Maret 2021, yang mati per hari karena covid sudah jauh, jauh, jauh menurun. Yang mati per hari hanya di bawah 500 orang.
Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak. Juga dari Worldometer, penduduk Indonesia hingga awal Maret 2022, yang sudah divaksin minimal sekali sebanyak 69 persen. Yang sudah divaksin dua kali sebanyak 50 persen.
Bahkan di tahun 2022, ini sudah menjadi trend dunia. Kita bersama memasuki era endemik. Covid-19 masih akan panjang bersama kita. Tapi ini babak akhir era pandemik, yang berubah menjadi endemik.
Yang tertular Covid-19 tetap banyak. Tapi yang mati karena Covid-19 jauh lebih sedikit. Covid-19 akan menjadi sejenis flu. Yang tertular flu saat ini juga sangat banyak. Tapi yang mati karena flu jauh lebih sedikit.
Di tahun 2022, Covid sudah melewati puncaknya. Apalagi di tahun 2024, dua tahun dari sekarang. Tidak masuk akal Covid-19 dijadikan alasan untuk menunda pesta demokrasi. Begitu juga faktor ekonomi d. D
Upaya membenar- benarkan penundaan pemilu, atau menambah jabatan presiden tiga periode, hanya berakhir dengan “skandal politik”.(**)
*:Redaktur Senior Detakpos.com
