Bojonegoro – Detakpos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, siap mencairkan tunjangan guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), baik kategori dua (K2) maupun “non” K2 sepanjang ada pengajuan dari dinas pendidikan (disdik).
“Pemkab siap mencairkan sepanjang ada pengajuan dari disdik, sebab sudah tersedia alokasi anggaran untuk tunjangan GTT/PTT lebih dari Rp12 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoethi, di Bojonegoro, Sabtu.
Sesuai data, kata dia, di daerahnya ada sekitar 4.000 GTT kategori dua dan sekitar 12.000 GTT kategori “non” K2 dengan perolehan tunjangan berkisar Rp500 ribu-Rp600 ribu per bulannya.
“Sekolahan mengangkat guru sendiri-sendiri sehingga jumlah GTT/PTT cukup banyak,” ujarnya.
Kepala Disdik Bojonegoro Hanafi, masih belum bisa dihubungi, karena teleponnya Jumat (24/3) terdengar nada sambung tetapi tidak diangkat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan sebelumnya, mendesak disdik mencairkan tunjangan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang masuk K2 dan nonK2 untuk triwulan I.
Pertimbangannya, menurut dia, proses pencairan tunjangan GTT/PTT bisa dengan cepat sepanjang disdik melakukan verifikasi sejak awal tahun, karena sudah memiliki nama GTT/PTT.
“Kasihan GTT/PTT, karena kebutuhan hidupnya tidak bisa ditunda dan hanya mengandalkan tunjangan,” kata dia yang juga Sekretaris Komisi A DPRD.
Ia juga meminta disdik melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjannya, untuk menghindari pencairan GTT/PTT selalu berjalam lambat.
“Kita harus apresiasi kinerja GTT/PTT, Sbb tanpa keberadaan mereka dipastikan kita kekurangan guru pegawai,” ucapnya menegaskan. (tim detakpos)
