Jakarta– Detakpos.com-Pernyataan tegas Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah mengerahkan kekuatan penuh TNI untuk menumpas gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pasca gugurnya Kabinda Papua karena penyerangan yang dilakukan dan semakin mengganasnya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris di dengan membakar sekolah, membunuh warga sipil, patut didukung.
Bambang Soesatyo yang meminta Negara dalam hal ini pemerintah untuk mengerahkan kekuatan penuh menumpas KKB sudah benar dan tepat.
“Ini nasionalisme dan patriotisme yang patut kita semua berdiri bersama-sama dalam satu pemikiran dan satu suara,”ungkap Ferdinand Hutahaean, Politisi Nasional RI
di Jakarta dalam rilis persnya , Jum’at, (30/4/21).
Dikatakan, kekerasan dan kejahatan kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang telah dikelompokkan oleh BIN dan pemerintah sebagai soaratis teroris, memang sudah saatnya dipukul keras.
“Jangan lihat mereka sebagai kelompok yang setara dengan negara dan harus diajak berunding. Negara tidak berunding dengan kelompok kriminal dan teroris,” tegas Ferdinand Hutahaean.
Mereka, kata dia, adalah pelanggar HAM sesungguhnya maka terhadap pelanggar HAM seperti Teroris KKB ini memang sudah patut mengesampingkan HAM atas mereka. “Jika mereka mau dihargai HAM nya, maka mereka harus menghargai HAM pihak lain,”tutur dia.
Menurutnya, pernyataan Ketua MPR tersebut ada saja yang mencela. Ada segelintir orang yang mengklaim diri sebagai pejuang HAM aktivis dan demokrasi, tapi justru tidak demokratis.
“Mereka hanya melihat dengan sebelah mata, hanya melihat kepentingan pihak teroris KKB tapi tidak mau melihat kejahatan dan tidak mengutuk tindakan teror serta pembunuhan yang dilakukan oleh KKB
Sebagai anak bangsa, lanjut
Ferdinand Hutahaean,
kita seharusnya berdiri di pihak yang sama yaitu menumpas gerakan separatis kelompok kriminal dan teroris, bukan malah mendukung dan berpihak kepada mereka.
“Saya sarankan kepada siapa:pun, apakah itu politisi, aktivis, akademisi dan lain lain yang tidak mendukung TNI dan Polri, tidak mendukung negara dalam menumpas kejahatan di Papua dengan pura-pura memperalat HAM dan Demokrasi sebaiknya keluar dari Indonesia,”tegasnya.(d/2).
Editor: AAdib
