Jakarta-Detakpos- Dipetcepat atau tidak Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, keputusanya menunggu hasil keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Juni mendatang.
Demikian dikatakan Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo dihubungi di Jakarta, Selasa (18/6).
“Ini kita menunggu hasil MK,”tutur Firman.
Diketahui, Partai Golkar didorong melakukan evaluasi pasca-Pemilu Serentak 2019. Sebab, perolehan kursi di DPR RI, partai berlambang pohon beringin yang dipimpin Airlangga Hartarto mengalami penurunan.
Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilu, Golkar hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 17.229.789 atau 12,31 persen. Jika dikonversikan pada kursi Golkar meraih 85 kursi.
Dengan demikian, Golkar kehilangan enam kursi kursi di DPR karena pada Pemilu 2014 Golkar meraih 91 kursi DPR RI.
Politikus Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan diperlukan evaluasi total bagi Golkar. Ini sangat penting untuk mengetahui penyebab kenapa Golkar kerap mengalami penurunan perolehan kursi di DPR RI setiap kali pemilu.
Ini yang harus dievaluasi. Kalau munas (musyawarah nasional) bisa Oktober 2019.
Ridwan menilai tidak tercapainya target suara Golkar pada pesta demokrasi nasional lima tahunan tersebut karena kurangnya persiapan dan kerja keras partainya. Kerja politik untuk memenangkan Golkar, kata dia, sebenarnya dibutuhkan waktu minimal lima tahun.
“Kerja politik itu sudah cukup lima tahun jika kita ingin Golkar menang Pemilu 2024,” katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan perlu ada regenerasi di kepengurusan Golkar. Anak-anak muda harus diberi peluang untuk menata dan memperbaiki Golkar di masa mendatang. Menurut dia, jika anak-anak muda diberi kesempatan Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024.
“Kalau bisa 80 persen anak muda yang jadi pengurus. Karena anak muda ini kuat dan siap kerja. Gagasan-gagasannya juga bagus,” katanya.(dib).
Editor: A Adib
