Lamongan – Detakpos – Bupati Lamongan, Jawa Timur, Fadeli meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam membuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) tidak bersifat normatif, tetapi mengedepankan program inovatif.
“Kalau sekedar normatif, bekerja yang rutin-rutin saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Saya rasa itu terlalu mudah untuk OPD,” katanya di Lamongan, Senin (30/01/2017).
Ia yang didampingi Wakil Bupati Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi menyampaikan hal itu setelah mendengarkan pemaparan Sakip yang disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHK) Aris Setiadi
Menurut dia, setiap OPD harus memiliki program inovatif, yang pada pokoknya bisa memberikan nilai lebih dari yang dipersyaratkan aturan, “beyond complience” (melampaui kepatuhan), demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, katanya, semua OPG harus mencantumkan lembaran baru yang mencantumkan program inovatifnya.
“Jika program inovatif itu memang bagus dan bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat, tentu dukungan penganggaran akan tersedia,” katanya menegaskan.
Dalam hal ini Fadeli mencontohkan “road map” peningkatan produksi jagung, padi dan kedelai di Dinas TPHK.
SAKIP sendiri adalah penerapan manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak lagi menekankan kepada berap besar anggaran yang telah dihabiskan, namun berapa besar kinerja yang dihasilkan untuk mencapai tujuan di akhir periode.
Dengan SAKIP pula, kepala daerah bisa mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan dan kinerja masing-masing OPDnya. Hasil evaluasi SAKIP Pemkab Lamongan juga terus menunjukkan kenaikan. Dari yang sebelumnya C, evaluasi SAKIP Lamongan 2016 naik menjadi BB. (Humas Lmg)
