Bukti Upaya Pengentasan Kemiskinan di Bojonegoro Kurang Masif

BojonegoroDetakpos.com-Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Bojonegoro, bahkan di peringkat pertama Jawa Timur, menjadi indikator masih tingginya kemiskinan di daerah penghasil minyak tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan menyatakan, angka kematian ibu merupaka salah satu indikator derajat kesehatan wilayah.

Disebut demikian, menurutnya, karena angka kematian ibu menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah yang memiliki APBD Rp 6 triliun lebih ini tahun lalu.

Dalam rilisnya, Humas dan Protokol Pemprov Jatim menyebutkan AKI di Bojonegoro, pada tahun 2020 tertinggi di Jawa Timur, mencapai sebanyak 61 orang. Kemudian Kota Surabaya (28), Kab. Tuban (25), Kab. Mojokerto (24), Kab. Pasuruan (23), Kab. Bondowoso (22), Kab. Probolinggo (20), Kab. Madiun (19), Kab. Tulungagung (19) dan Kab. Pamekasan (19).(Detakpos,4/2/21).

Menurut Afan, tidak bisa dipungkiri jika angka kemiskinan masih tinggi karena tidak ada program yang secara masif dilakukan eksekutif untuk menurunkan kemiskinan tersebut.

“Angka kemiskinan lebih dari 12 persen di Bojonegoro. Penurunan di bawah satu persen ini tidak ada artinya jika dibandingkan anggaran yang dimiliki,” tambah Afan.

Justru program pengentasan kemiskinan itu lebih banyak dari Pemerintah Pusat seperti program PKH, sembako dan BPJS. “Yang dari Pemkab Bojonegoro masih sedikit,”ungkap Afan.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, dari sisi penganggaran untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro sudah cukup proporsional.

Dikatakan, anggaran untuk kesehatan juga cukup besar. Untuk anggaran di 3 RSUD, semua Puskesmas dan Pustu, serta untuk BPJS sebesar Rp 161 miliar agar bisa mengcover semua warga Bojonegoro.

Kalau angka kematian ibu masih cukup tinggi, Lasuri mengatakan, maka Dinas Kesehatan harus bekerja lebih keras lagi, untuk meminimalisir angka kematian ibu.

“Harus dicari apa sebenarnya penyebab utamanya. Apakah ada korelasinya dengan Covid-19 ini atau pelayanan bidan desa yang kurang maksimal,”tutur Lasuri.(d/2).

Editor: A Adib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *