Gresik, detakpos – Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto menganggap tidak ada “corporate social responbility” (CSR) apabila penyalurannya tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab).
“Apabila “CSR” diberikan langsung dan tidak diketahui pemkab maka saya menganggap tidak ada,” kata dia, saat silaturahmi bersama SKK Migas – Petronas Carigali (PC) Ketapang II LTD di Gresik Rabu (5/4).
Menurut dia, pelaporan pemberian “CSR” itu kalau dilaporkan untuk menghindari duplikasi program yang dibiayai APBD.
“Kami berharap kepada Perusahaan yang akan memberikan CSR agar melibatkan pemkab sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Jangan sampai hanya saat pelaksanaan saja kami diundang. Apalagi pelaksanaannya saja kami bahkan tidak diberitahu,” paparnya.
Salah satu contoh ada beberapa program yang juga dikerjakan dinas pertanian dan pu, yaitu pembuatan Sumur.
Pada kesempatan itu, Perwakilan PC Ketapang II LTD Andiono merinci bahwa beberapa program yang akan dijalankan meliputi pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.
“Sejak Oktober 2016 sudah kami koordinasikan dengan Bappeda terkait pelaksanaan program kami,” jelas dia.
Pihak pemkab hadir juga Achmad Nurudin serta beberapa Kepala OPD dan para camat yang wilayahnya bersinggungan dengan operasi perusahaan migas.
Dalam acara yang oleh pihak SKK Migas disebut sebagai bagian dari sosialisasi industry hulu Migas Pemangku Kepentingan di daerah setempat, Sambari menekankan agar semua perusahaan yang operasional berpartisipasi untuk masyarakat. (sdm)
