Oleh : A Adib Hambali *
POLITK “Dagang Sapi” dapat diartikan sebagai bentuk pemufakatan politik antara partai. Bisa juga dilakukan oleh partai dengan pihak-pihak tertentu, melakukan tawar-menawar atau konsensi-konsensi lain untuk memenuhi keinginan masing-masing pihak yang terlibat. Termasuk masalah politik yang terkait koalisi partai, dukung mendukung capres atau cawapres, dan yang lain.
Itulah gambaran perilaku elite di tahun politik saat ini. Para pimpinan partai politik sibuk menggalang koalisi untuk menentukan siapa capres dan cawapres di Pilpres 2024.
Tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai sejak 14 Juni 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur sejumlah proses tahapan, mulai dari proses pendaftaran partai peserta pemilu, verifikasi, durasi masa kampanye, hingga hari pemungutan suara.
Pertemuan pimpinan parpol pun marak, usai Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan pembentukan Koalisi Indonesiooa Bersatu (KIB) pada pertengahan Mei 2022.
Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berulang kali mengadakan pertemuan. Mereka mengklaim tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang.
Pertemuan terakhir dihelat pada Kamis (2/7/2022) di bilangan Senen, Jakarta Pusat. Elite partai dan pengurus daerah masing-masing partai hadir. Namun, para ketua umum tidak tampak.
Gembar-gembor agenda kedua partai sangat kentara. Tak ada yang ditutupi dari kegiatan mereka. Bahkan, mereka sudah bicara soal nama koalisi yakni Kebangkitan Indonesia Raya meski belum resmi terbentuk.
Tak seperti KIB. Agenda penjajakan koalisi tak pernah mencuat ke publik. Baru ketika resmi terbentuk, Golkar, PPP dan PAN mengumumkan kepada publik.
Namun koalisi belum bisa dibilang telah terbentuk jika dilihat dari gelagat kedua partai. Pasalnya sejauh ini hanya PKB yang terkesan agresif.
Hubungan antara Gerindra-PKB masih mengambang. Segala sesuatu pun masih cair dan masih bisa berubah mengingat pendaftaran capres-cawapres baru dibuka Oktober 2023 mendatang.
Terlebih, ketua umum Gerindra dan PKB pun baru sekali bertemu. Pertemuan lebih sering dihelat antara pengurus kedua partai tanpa dihadiri Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Dua partai ini tak bisa mengklaim sudah berkoalisi. Belum ada deklarasi resmi macam KIB.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menganggap Gerindra-PKB memang belum resmi berkoalisi. Agresivitas Muhaimin Iskandar dinilai untuk meningkatkan bargaining saja.
Di lain pihak, PDI Perjuangan juga belum memberi sinyal soal sosok calon presiden yang akan mereka usung di pilpres mendatang.
Urusan pencalonan presiden sepenuhnya menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Tetapi, nama Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap disebut sebagai sosok potensial.
PDI-P juga disinyalir bimbang. Hendak mendorong pencalonan Puan, tetapi elektabilitasnya mentok di kisaran 1 persen menurut survei berbagai lembaga.
Sementara, Ganjar yang notabene bukan petinggi PDI-P justru menjuarai survei sejumlah lembaga dengan elektabilitas tembus 20 persen. Namun demikian, “darah biru” Puan sebagai putri mahkota partai dinilai memberinya peluang besar untuk melenggang ke panggung pilpres.
PDI-P pun seakan sedang berupaya keras mendongkrak elektabilitas cucu Bung Karno itu untuk bekal pencapresan.
Setelah menempatkan Puan di kursi strategis Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P periode 2019-2024, kini, putri bungsu Megawati itu dapat tugas khusus dari ibundanya.
Peran terbaru Puan di partainya ialah keliling Indonesia untuk bertemu dengan kader PDI-P di daerah. Tugas ini dimandatkan langsung oleh Megawati.
Puan mengaku, dirinya telah berkeliling ke berbagai penjuru Tanah Air, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Tugasnya untuk berkeliling tanah air ini dalam rangka konsolidasi partai.
Melihat ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, PDI-P tengah berupaya mengenalkan Puan ke masyarakat luas. Ini tak lepas dari agenda besar partai penguasa itu untuk mengusung Puan di Pilpres 2024.
PDI-P sepenuhnya sadar bahwa elektabilitas Puan masih sangat minim. Tapi, sebagai putri mahkota, partai banteng ingin mendorong pencalonan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu di pilpres.
Seandainya upaya itu tak membuahkan hasil berupa meningkatnya elektabilitas Puan,, PDI-P bisa saja memutuskan untuk mengusung nama lain sebagai capres.
Boleh jadi, Megawati akan menunjuk Ganjar yang jelas-jelas punya elektabilitas tinggi.
Sebab, sebagai partai penguasa selama hampir sepuluh tahun, PDI-P pun enggan merugi karena capres yang diusungnya gagal menang. “Tak ada masalah PDI Perjuangan dua periode mengusung Jokowi,”ungkap Fernando.
Target PDI Perjuangan harus mendapatkan hattrick, 3 kali kemenangan, dan itu tidak mungkin didapatkan ketika capres tidak mempunyai elektabilitas yang cukup. Kendati demikian, PDI-P tidak akan buru-buru mengumumkan capresnya.
Berkaca pada Pilpres 2014, Megawati cenderung mengambil keputusan di masa injury time atau detik-detik terakhir pendaftaran calon.
Oleh karenanya, sebelum mendekati hari pendaftaran capres cawapres, PDI-P bakal menempuh berbagai upaya, bahkan sebisa mungkin meningkatkan elektabilitas Puan, samb mengalkulasi peluang kemenangan.
Rencana koalisi Partai Demokrat, NaSdem, dan PKS masih terkunci oleh polemik di partai besutan SBY. Partai berlambang mercy ini masih menghadapi persoalan di pengadilan. Jika hanya dua parpol NasDem dan PKS makan tidak mencukupi syarat 20 persen, dan terkuncilah calon yang akan diusung.
Tidak berlebihan jika manuver ini masuk dalam istilah “dagang sapi” karena berkutat berbicara capres dan cawapres, termasuk bergaining yang lain. Tidak perlu heran jika rakyat belum mendengar bagaimana soal kesejahteraan, mengatasi pengangguran dan kemiskinan dan janji janji politik lain.(*)
Redaktur senior Detakposcom
