Bojonegoro–Detakpos– Dana sebesar Rp 15 miliar untuk Program Petani Mandiri (PPM) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum sepeser pun disalurkan kepada petani.
“Belum ada penyaluran,”tulis Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Helmy Elisabeth via WA kepada Detakpos, Jumat (21/6).
Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan soal realisasi pencairan anggaran PPM Rp 15 miliar tahun ini.
Untuk saat ini terdapat 1.548 kelompok tani di Bojonegoro, dan Pemkab menyiapkan anggaran Rp15 miliar dari APBD.
Sebelumnya Helmy Elisabeth menyatakan Pemkab Bojonegoro akan mengalokasikan anggaran bagi Program Petani Mandiri (PPM) pada 2020 sebesar Rp75 miliar, meningkat dibandingkan 2019 yang hanya Rp15 miliar.
“Penambahan anggaran PPM itu sesuai pertumbuhan jumlah petani yang pada 2019 belum terdata. PPM tersebut sesuai Perbub 48 tahun 2018 dalam penganggarannya bersifat hibah,” kata dia (detakpos, Kamis 20/6).
Ia menyatakan hal itu menanggapi adanya aksi demo Mahasiswa PMII di daerah setempat, sebelumnya yang mempertanyakan PPM yang digulirkan Pemkab terkait realisasi juga yang lainnya.
PPM itu, menurut dia, juga sesuai dengan Permendagri Nomor: 32 Tahun 2011 beserta perubahannya sampai dengan perubahan yang terakhir yaitu Permendagri Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
Ia menyebutkan bahwa hibah tidak boleh diberikan kepada perorangan melainkan kepada lembaga atau kelompok masyarakat atau petani.
“Bagi petani yang saat ini belum menjadi anggota kelompok tani bisa bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada atau membentuk kelompok tani baru (penumbuhan) sepanjang pembentukan kelompok baru tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan aturan,” kata dia menjelaskan.
Terkait modal sejumlah Rp
10.000.000, masih menurut dia, pengertiannya adalah maksimal. Realisasinya menyesuaikan kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk, maupun pestisida) dengan luasan lahan dari petani.(d/2).
