Bojonegoro – Detakpos – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menyampaikan berbagai proses keterbukaan pemerintah di daerahnya dalam seminar inovasi pelayanan publik di Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Rabu (8/2).
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi (Jarkom) Dinas Kominfo Bojonegoro Djoko Suharmanto, dari Ambon, melaporkan bahwa Bupati Bojonegoro Suyoto menceriterakan latar belakang daerahnya yang masuk daerah miskin.
Di dalam penjelalan disampaikan di daerahnya warganya yang bekerja sebagai petani, di antaranya, sekitar 90 persen tidak memiliki sawah.
Selain itu, juga disampaikan masalah yang rutin dihadapi yakni banjir, kekeringan, keterbatasan anggaran, juga berbagai permasalahan lainnya.
Menurut dia, dengan gambaran daerahnya yang ada itu tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali harus terbuka.
Keterbukaan itu dilakukan dengan melibatkan media massa, aplikasi-aplikasi keterbukaan melalui dialog publik, radio, medsos, WA, SMS, dan LAPOR untuk mengatasi berbagai pengaduan.
Menurut Suyoto, salah satu cara bisa mengelola daerah terlebih dulu harus memperoleh kepercayaan rakyat.
Oleh karena pemimimpin harus bisa dekat dengan rakyat yang kemudian dibuatlah kebijakan dialog publik yang digelar setiap Jumat.
Pada dasarnya, lanjut dia, keterbukaan pemerintahan terjadi karena desakan masyarakat yang penasaran terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Maka dari itu, menurut dia, pemkab kemudian membuat 60 laman untuk menjawab rasa penasaran masyarakat terhadap pemerintahan.
Pada seminar itu, juga tampil sebagai pembicara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyampaikan terkait pelayanan elektronik yang berjalan di daerahnya.
Pembicara lainnya Bupati Sragen, Jawa Tengah, dengan tema penanggulangan kemiskinan, dan Wakil Walikota Bandung.(tim/detakpos)
