Gresik – Detakpos – Kementerian Pendidikan menilai standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, baik dibandingkan dengan 130 kota/kabupaten yang menjadi percontohan pengelolaan pendidikan.
Wakil Bupati (Wabup) Gresik Qosim, Jumat, menjelaskan daerahnya berhasil dalam menerapkan Standart Pelayanan Minimum (SPM) sekaligus menjadi “Leading Pilot Project” pengelolaan pendidikan.
Oleh karena itu, pihaknya ke Kantor Kantor Kementerian Pendidikan Jakarta untuk menjadi nara sumber terkati terkait pengelolaan pendidikan.
“Pemkab Gresik memprioritaskan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran di dalam APBD memberi porsi besar,” kata dia yang bersama Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
“Itu yang membuat SPM di Gresik diatas rata-rata sehingga dinilai baik,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia diminta terkait pendidikan di daerahnya dalam menerapkan SPM pendidikan.
Selain terkait penerapan SPM Pendidikan, pihaknya juga diminta menjelaskan terkait sinergitas APBD dan “Corporate Social Responbility” (CSR) perusahaan dalam mengembangkan dunia Pendidikan.
“Selama ini, semua pihak di Gresik telah bersinergi dalam membangun dunia Pendidikan. Sehingga Kemendikbud meminta agar daerah lain bisa melakukan hal yang sama,” jelas dia.
Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin dmengatakan bahwa capaian penerapan SPM ini dipilih berdasarkan indikator APM (angka partisipasi murni) SMP dan index kapasitas fiscal kabupaten/kota.
“Dari beberapa indikator ini, Gresik berhasil memenuhi hampir seluruh indikator tersebut,” jelas dia.
Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono menambahkan Kemendikbud meminta agar Gresik dapat menularkan hasil pembelajaran ke kabupaten/kota lainnya agar pendidikan di Tanah Air bisa lebih baik.
“Dengan adanya kegiatan ini, Gresik diminta menularkan berbagai kebijakan pemerintah daerah di dunia Pendidikan kepada daerah-daerah lain,” imbuh Suyono. (Iis/detakpos)