Bandung–Detakpos-Di hadapan siswa Sekolah Komando TNI, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menguraikan intisari Nawacita yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Tjahjo, Nawacita merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Semua programpemerintah, kiblatnya pada Nawacita.” Nawacita dalam pelaksanaan keamanan nasional, titik tekannya dalam rangka mendukung keamanan nasional,” kata Tjahjo, di hadapan para perwira menengah berpangkat kolonel, di Sekolah Komando (Sesko) TNI, di Bandung, dalam rilis yang diterima,Selasa (14/11).
Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan itu. Beberapa langkah strategis sudah dilakukan dalam mendukung itu. Langkah tersebut antara lain, lanjut Tjahjo, melakukan penguatan kepada Pemerintah
Daerah. Dan, melakukan program aksi pencegahan radikalisme terorisme. Presiden Jokowi sendiri, menurut Tjahjo, menaruh perhatian besar pada masalah keamanan nasional. Khususnya penguatan pertahanan negara. Terutama pertahanan negara di garis depan yang berbatasan langsung dengan negara lain.
” Insya Allah, di awal tahun 2019, pusat pertahanan kita di Natuna, Morotai dan lain-kain harus diselesaikan dengan baik,” katanya.
Masalah keamanan nasional ini, lanjut Tjahjo sangat penting. Bahkan, sangat strategis karena menyangkut kedaulatan negara. Seiring perubahan, terutama ketika reformasi bergulir yang diikuti diterapkannya otonomi daerah, ada banyak perubahan. Dan, perubahan itu juga menyentuh pada masalah keamanan. Tapi, harus diakui kata Tjahjo, penguatan otonomi daerah berpengaruh juga pada masalah keamanan. Kepala daerah yang dipilih langsung kadang kurang peka.
Harus diakui kata Tjahjo, banyak ancaman yang mengancam kedaulatan NKRI. Ancaman itu di antaranya, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, dan lainnya. Narkoba misalnya sudah jadi ancaman yang sangat serius. Sebab per hari, 60 orang meninggal, karena narkoba.
“Dari Nusakambangan ada instruksi jihad, kalau tak bisa jihad ke Suriah, bisa di negara kita. Belum lagi soal ancaman dari paham yang ingin mengganti Pancasila,” kata dia. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Kata, Tjahjo, pemerintah tak asal bubarkan.
Tapi pembuaran HTI itu setelah melewati proses yang panjang. Termasuk mengumpulkan bukti-bukti kuat. Baru setelah ada bukti, pemerintah bertindak. Keluarnya Perppu Ormas salah satunya karena itu.(d2detakpos)
