Jakarta–Detakpos-Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo mengabaikan usulan agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).
”Menurut kami hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini,” kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA di Jakarta, kemarin.
Jajang mengatakan, lebih baik Presiden memaksimalkan kinerja tiga lembaga ini, yakni dengan evaluasi penggunaan anggaran selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Daripada mengikuti usulan yang hanya akan menambah beban APBN.
Jajang Nurjaman mengatakan,mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme terkait kasus teror yang baru-baru ini terjadi di berbagai daerah. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Badan Intelijen Negara (BIN).
”Evaluasi yang kami maksud adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas,”ujar Jajang Nurjaman.
Berdasarkan catatan CBA, baik Polri BIN, serta BNPT, kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki tiga lembaga ini habis untuk pos angagran tidak produktif, seperti belanja pegawai.
Polri misalnya, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai.
Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun.
Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun.
Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun. Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar.
Terakhir BNPT, dari total angagran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai Rp169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.( dib)
