oleh

PBNU Minta China Selesaikan Isu Sparatisme Uighur dengan Damai

JakartaDetakpos-Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj meminta Pemerintah China menyelesaikan isu
terorisme dan sparatisme Uighur di Xinjiang secara damai.

“Dengan cara dialog, tidak menggunakan kekerasan,”kata Kiai Said kepada Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian saat bersama dengan rombongan mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Senin (24/12).

Dalam kesempatan itu, Dubes Qian menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dan bagaimana kebijakan China terhadap mereka.

Dubes Qian menegaskan, semua masyarakat China dari berbagai suku –termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama.

Dubes Qian mengatakan, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan China.

“Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.

Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan. Di antaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja.

“Dan mendapatkan pendapatan yang stabil,” lanjutnya.

Dia mengklaim, program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan memiliki keterampilan dan memperoleh gaji.

Seperti diketahui, akhir akhir ini Muslim Uighur menjadi buah bibir masyarakat Muslim Indonesia.
Terutama terkait dengan tindakan pemerintah China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Right Watch menyebut, China telah melakukan ‘penahanan’ secara sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur. Sementara otoritas China menolak tuduhan tersebut. Pemerintah China berdalih, apa yang dilakukannya adalah serangkaian program untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang menginginkan Xinjiang pisah dari China.

Sebelumnya Menag Lukman Hakim Saifuddin juga berharap otoritas RRC segera memberi penjelasan tentang kondisi faktual di sana.

“Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia,” ujar Menag.

“Maka, akan jauh lebih baik bila pihak otoritas Pemerintah RRC langsung yang menjelaskan ke masyarakat dunia, agar tak menimbulkan dugaan-dugaan yang tak berdasar,” sambungnya.

Jika memang ada persoalan yang terkait dengan kehidupan beragama, Menag menegaskan pentingnya kebebasan dalam beragama. “Kami berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dihormati,” tandasnya. (dib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini