Lamongan – Detakpos – Fraksi-fraksi DPRD Lamongan, Jawa Timur, mengharapkan ada peningkatan realisasi pada pos Belanja Daerah.
Itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas Nota Raperda Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Sabtu (23/6).
Realisasi Belanja Daerah Lamongan tahun 2017 mencapai Rp2.729.589.182.635, atau sebesar 96,06 persen dari target Rp2.841.628.514.716.
M Samsuri dari FPPP mengapresiasi realisasi tersebut. Namun dia meminta ada peningkatan besaran belanja modal yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.
Sementara R Imam Mukhlishin dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait tidak tercapainya realisasi Belanja Daerah hingga 100 persen. Menurut dia, harus ada peningkatan dalam perencanaan dan manajemen keuangan Belanja Daerah.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Martin Masruro melihat realisasi Belanja Daerah itu perlu mendapat apresiasi. Karena terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya 90, 87 persen.
“Fraksi Partai Golkar berharap realisasi yang tinggi ini dapat dipertahankan pada tahun yang akan datang. Sehingga empat pilar anggaran, yakni pro growth, pro job, pro poor dan pro environment bisa terwujud maksimal, “ urai dia.
Terkait pos yang sama, juru bicara FPAN Moch Muchi Nanang Efendi berharap ada capaian yang terukur dan jelas dari realisasi komponen Belanja Operasional. Karena ini terkait dengan mutu pelayanan publik, dan peningkatan sumber daya aparatur Pemda.
Hal serupa disampaikan Sekretaris FPDIP Supono. Dia meminta perlu ada evaluasi terhadap belanja-belanja yang realisasinya kecil.
FPKB melalui sekretarisnya Mahfud Shoddiq juga meminta adanya standar evaluasi dan kontrol untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya minim.
Perlunya peningkatan sumber daya aparatur Pemda yang yang lebih terukur dan akuntabel ini juga mendapat perhatian dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sugeng Santoso. Karena hal itu terkait dengan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (*/d1)
