oleh

Munas Golkar Sebelum Oktober Mudahkan Pembentukan Kabinet

JakartaDetakpos-Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebaiknya digelar sebelum Oktober 2019, untuk melancarkan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak mengulang deal dua kali.

Partai koalisi pemerintah yang lain seperti PDI Perjuangan, PKB melakukan hal itu, sehingga perlu diikuti partai berlambang pohon beringin ini.

Hal itu disampaikan kandidat ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden di Istana Negara.

Bamsoet menyatakan pertemuan dengan Presiden tidak membicarakan soal Munas Golkar.

“Saya menegaskan, hanya meminta kesediaan beliau menjadi saksi nikah putera ketiga saya dan tidak ada membicarakan masalah Munas Partai Golkar,”kata Bamsoet, Rabu (14/8).

Soal Golkar, Bamsoet mengatakan Presiden adalah Kepala Negara/kepala pemerintahan dan negarawan.

“Beliau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai. Tidak ada dukung mendukung, dan tidak ada restu-restuan,”katanya.

Pandangan Presiden, lanjut Bamsoet, antara dirinya dengan Airlangga adalah sama.

Mengenai waktu Munas, Bamsoet mempunyai pandangan sebaiknya partai partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (Munas, Muktamar atau Kongres) itu sebelum Oktober.

Hal itu dimaksudkan agar Presiden atau pun partai politik tidak ‘deal’ dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR atau pun DPR, hingga semua tingkatan di bawah (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan.

“Begitu pula dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020,”katanya.

“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP kongres pada pekan lalu dan sudah menyusun strategi dan konsolidasi.”

Begitu pun PKB yang akan bermuktamar pada pekan depan. Dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden, kareba tidak lagi dipusingkan di awal pemerintahan jilid dua nanti.

Dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya yang juga berarti berganti kebijakan partai politik tersebut.

“Terutama jika ketua umum lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang,”tambah dia.(d/2).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini