Jakarta-Detakpos-Tersangka kasus e-KTP
Setya Novanto (Setnov) dinilai terbukti masih memiliki cukup finansial untuk mengendalikan para pemilik suara di Partai Golkar.
Demikian Direktur Rumah Demokrasi Indonesis Fernando Ermas di Jakarta, Rabu (22/11), menanggapi putusan rapat pleno DPP Golkar.
”Setnov sadar akan hal itu sehingga terus berusaha mengendalikan Golkar melalui orang-orang yang memiliki peran di DPP maupun di DPD,'”tutur pengamat politik Universitas 17 Agustus 1945 itu.
Setnov, lanjut dia, akan terus mempertahankan posisi sebagai ketua umum Golkar untuk dijadikan sebagai alat bargaining posisi kepada penguasa.
Seperti diketahui, keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar (21 November 2017, menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum DPP PG, sampai dengan ada Keputusan Praperadilan.
Apabila Setnov menang Praperadilan, maka jabatan Plt Ketum berakhir, dan posisi ketum dikembalikan kepada Setnov.
Apabila Setnov kalah praperadilan, maka Plt Ketum dan Rapat Pleno DPP meminta agar Setnov Mundur dari posisi ketum, dan apabila Setnov tidak mundur, DPP Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub.
Terpisah pengamat politik Pusat Kajian Survei Opini Publik Ziyad Falahi menilai ulah Setnov bisa jadi justru membantu Golkar yang di era Jokowi sedang repot berbagi kekuasaan.
‘”Tak bisa dipungkiri, sebagai partai orang tua, semua ingin jadi pejabat. Efeknya, konflik Golkar tiga tahun lalu bisa muncul kembali di munaslub,”tutur dia.
Sebagai partai orde baru, menurut Ziyad, daya tahan Golkar tetap teruji di era reformasi walaupun tanpa Pak Harto.
”Namun terbukti, lama lama Golkar kelelahan bertarung dalam reformasi tanpa sosok seperti pak Harto,”pungkas dia.
”Sosok Idrus dipilih sama dengan terpilihnya Ade Komaruddin sebagai ketua DPR, mereka, representasi generasi muda,” pungkas Ziyad.(d2detakpos)
