Surabaya–Detakpos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewajibkan kontingen Jawa Timur (Jatim) di PON XX 2021 Papua, menjalani karantina selama lima hari setelah tiba di Kota Pahlawan. Terutama bagi anggota kontingen yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya. Kebijakan itupun disesalkan pihak KONI Jatim.
Ketua Harian KONI Jatim M Nabil menilai, kebijakan Pemkot Surabaya tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Sebab sebelum berangkat ke Papua, atlet Jatim beserta anggota kontingen lainnya sudah tes PCR. Bahkan sejak September 2020 ketika KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN), para atlet juga menjalani karantina dan tes PCR secara berkala.
Ketika berada di Papua, sebelum tanding diswab antigen. Menjelang kepulangan pun harus swab PCR lagi. “Mengapa hanya kepulangan dari Papua saja yang harus dikarantina dibandingkan daerah lain? Hal ini akan menjadi sensitif dan membuat tersinggung, karena hanya Pemkot Surabaya saja yang seperti ini. Yang dari Papua kalau landing di daerah lain di Indonesia, tidak pakai karantina,” kata Nabil.
Seandainya ada atlet positif Covid-19 saat di Papua, sudah disiapkan tempat isoman dan pasti tidak bisa pulang sampai dinyatakan hasilnya negatif. “Dengan kerendahan hati, saya berharap aturan karantina dipertimbangkan lagi. Kebijakan yang dapat menimbulkan masalah baru antara Jatim dan Papua,” tukas Nabil.
Adapun kewajiban karantina kontingen Jatim di PON XX 2021 Papua tertuang dalam surat nomor: 443.2/13174/436.8.4/2021, tertanggal 4 Oktober, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Jawa Timur. Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, meminta kepada seluruh atlet dan/atau official yang memiliki KTP dan/atau berdomisili di Kota Surabaya, wajib melaksanakan karantina di tempat yang difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya setibanya dari mengikuti PON XX di Papua. Karantina dilaksanakan selama 5 hari serta dilakukan tes swab pada hari ke 4 di tempat karantina.(tim)
