Oleh: AAdib Hambali (”
POLARISASI atau terbelahnya umat bakal membayangi, dan akan terus berulang menjelang Pilkada Bojonegoro 2024. Kekhawatiran itu muncul setidaknya bisa disimak dari lahirnya organisasi organisasi di kalangan kiai, pimpinan pondok pesantren menjelang Pilkada 2024.
Di Bpjonegoro telah berdiri Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) periode 2022-2027 dan resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/2/2022).
Organisasi yang difasilitasi Kemenag Bojonegoro dipimpin KH Sentot Mangkualam (Gus Sentot), pengasuh Pondok Pesantren Al Charis, Kendal, Ngumpakdalen, Dander, yang kebetulan juga duduk di Dewan Syariah DPC PPP Bojonegoro.
Tujuannya untuk bekerja sama dalam memajukan Kabupaten Bojonegoro. Karena daerah ini memiliki banyak pondok pesantren dan beberapa di antaranya sudah dikenal oleh beberapa pejabat di tingkat provinsi maupun Nasional.
Selain FKPP, kini muncul lagi organisasi bernama Ikatan Pondok Pesantren di Bojonegoro yang dibentuk Bupati Anna Mu’awanah.
Kepengurusan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (Skep) nomor 188/504/Kep/412013/2023, tertanggal 23 Desember 2022. Dalam Skep yang ditandatangani Bupati Bojonegoro, Hj Anna Mu”awanah tercatat sebagai Pembina bersama KH Tamam Saifuddin dari Pesantren Al Fatimah dan sejumlah kiai.
Dalam Skep tercantum Ketua KH Hilmy Aldjumadi yang juga Katib Syuriah PCNU Bojonegoro dan sejumlah pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah. Kamis, (12/1/2023), Bupati telah mengundang seluruh pengurus untuk acara pengukuhan di Pendopo Pemkab.
Organisi yang beranggotakan para kiai pesantren dibentuk Anna Muawanah yang juga Ketua DPC PKB, diprediksi tidak terlepas dari strategi politik menjelang Pilkada 2024, meski belum mendeklarasikan diri untuk maju kembali sebagai incumbent pada Pilkada Bojonegoro 2024,
Anna Mu’wanah sejak terpilih telah menyatakan untuk menjabat Bupati Bojonegoro dua periode.
Anna mengatakan akan maju kembali pada Pilkada Bojonegoro yang selanjutnya, dan ditargetkan akan menang kembali.
“Insya Allah dengan bantuan seluruh tim pemenangan, kami akan meminpin Bojonegoro sampai dengan tahun 2028 mendatang,” tegas Anna saat pembubaran tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupatu Bojonegoro, Jawa Timur nomor urut tiga, Anna Mu’awanah (Anna) dan Budi Irawanto (Wawan) di Islamic Centre. (Detakposcom, Jumat (13/07/2018).
Tahun 2023 merupakan pintu masuk tahun politik untuk bersiap menyelenggarakan Pilkada Bojonegoro 2024. Sudah menjadi pengalaman bersama bahwa kontestasi selalu berpotensi memicu eskalasi ketegangan politik dan rentan menyulut konflik antar umat akibat polarisasi umat.
Semua kontestan perlu mengedepankan kesantunan dalam berpolitik, membuang jauh-jauh dikotomi yang menyebabkan perpecahan pada kutub-kutub yang berseberangan.
Semua elemen masyarakat perlu menjadikan pilkada sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan proses pematangan demokrasi.Tidak perlu ada lagi politik kelompok yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat dan umat.
Semua kontestan boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan pemilih tetapi tidak dengan membawa isu kelompok, agama termasuk kelompok organisasi.
Jauh sebelum Pilkada 2018, juga berdiri komunitas kiai atau Gus di Bojonegoro. Kumpulan kiai dan gus dipimpin dua tokoh KH Muhajirin dan KH Alamul Huda (Gus Huda) bersasama para habaib bernama Ahlal Musyanaroh. Seluruh pengasuh pesantren di Kendal bergabung dalam komunitas ini sehingga memiliki pengaruh besar.
Dalam hal ini para kiai pengasuh pondok pesantren di Bojonegoro yang kebanyakan warga NU, sebaiknya menyimak sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)
“Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan,” katanya.(*)
redaktur senior Detakpos.com.
