Bojonegoro–Detakpos-Rapat kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, berlangsung selama tiga hari.
Sekretaris Komisi B dan anggota Banggar Lasuri menyebutkan, pembahasan soal dana Rp 1,4 triliun yang sebelumnya masuk dana tidak terduga yang banyak mengundang sorotan menjadi salah satu pembahasan dalam raker tersebut.
Dana Rp 1,4 triliun yang tersimpan di Kas daerah, sebagian didepositokan di Bank Jatim, dan BRI itu sudah tidak dikhususkankan sebagai dana tidak terduga.
“Dari dinamika pembahasan Banggar selama tiga hari dengan TAPD, kita sepakati penambahan belanja di beberapa pos dan dananya diambilkan dari Rp 1,4 triliun,”ungkap Lasuri, Kamis,(8/8).
Diberitakan sebelumnya, anggaran dana tidak terduga yang dimiliki Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur dalam PAPBD Tahun 2019 akan dipergunakan kegiatan jika terjadi bencana alam yang melanda Bojonegoro.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), I Nyoman Sudana mengatakan kalau dana tidak teduga akan dipakai membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terduga. Seperti bencana alam, yang terjadi tanpa bisa diprediksi.
Dari pembahasan Bangar , menurut Lasuri, dana Rp 1,4 triliun disimpulkan akan digunakan untuk penambahan pos pos yang mendesak dan memerlukan penanganan.
Di bidang pendidikan, kata Lasuri, Dinas Pendidikan membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas sekolah dasar.
Juga kata Lasuri, juga butuh dana untuk kenaikanan GTT baik K2 dan non K2 “Tunjangan untuk guru TK dan PAUD juga kita berikan,” kata Lasuri.
Di Dinas Sosial, lanjut dia, membutuhkan dana untuk bedah rumah warga yang tidak layak huni, jumlahnya masih banyak tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro.
Penambahan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dan armada angkutan sampah.
“Masih banyak keperluan warga yang menjadi prioritas dan mendesak yang perlu diambilkan dari dana Rp 1,4 triliun,”kata Lasuri.(d/2)
Editor : AAdib
