Solok–Detakpos-Hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Solok sebesar Rp32.343.560.000 untuk 17.096 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyerahan secara simbolis berlangsung di Gedung Olah Raga Batu Batupang Kabupaten Solok, dihadiri 1.500 KPM. Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan agar bansos PKH dipergunakan untuk pemenuhan gizi anak dan kebutuhan pendidikan.
“Satu tahun bantuannya sebesar Rp1.890.000 per keluarga dicairkan 4 kali. Nanti setelah acara ini uang bansos PKH bisa diambil (di agen bank atau ATM, red). Manfaatkan sebaik-baiknya ya,” tutur Presiden.
Sementara itu Menteri Sosial Idrus Marham pada tahun 2018 PKH diperluas dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Bantuan yang telah siap disalurkan pada tahap pertama bulan Februari senilai Rp 4,5 triliun bagi 9,1 juta KPM yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Adapun sisanya masih dalam proses pembukaan rekening kolektif dan sebagian masih validasi KPM di daerah sulit/terpencil atau PKH Akses di Papua, Papua Barat, Kepulauan Maluku dan wilayah terpencil lainnya.
Ia mengatakan Kementerian Sosial, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan DPR RI akan mengawal dan memastikan dana PKH sampai ke tangan penerima bantuan.
“Bansos non tunai PKH tersalurkan apabila dananya sudah diterima oleh rakyat. Pengambilannya upayakan sesuai kebutuhan, akan lebih baik kalau sebagiannya bisa ditabung,” terang Idrus saat berdialog dengan para KPM.
Untuk memastikan bansos diterima KPM, peran Pendamping PKH sangat krusial. Mereka harus membantu KPM dengan membimbing cara mencairkan bantuannya dan mengawal peruntukannya agar tepat sasaran.
“Dan yang juga tak kalah penting adalah langkah cepat saat terjadi kendala dan bagaimana upaya preventif untuk menekan persoalan. Intinya berikan layanan semaksimal mungkin dan kedepankan respon cepat” katanya.
PKH di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 195.623 KPM dengan bantuan senilai Rp369.727.470.000. KPM di Kabupaten Solok sebanyak 17.096 KPM terdiri atas peserta reguler 16.804 KPM, Lansia 129 KPM dan Disabilitas 163 KPM.
Sementara itu seorang penerima manfaat PKH, Fatmawati, mengaku senang tahun ini namanya masuk dalam daftar penerima PKH. Warga Koto Hilalang ini memiliki 4 anak. Ia pun bersuka cita karena hari ini ia juga mendapat Bansos Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak 10kg.
“Ini masih ditambah bingkisan beras 5 kg dan sembako lainnya. Alhamdulillah bisa mencukupi untuk keperluan sehari-hari,” katanya.
Selain PKH, Presiden juga menyerahkan secara simbolis bansos pangan rastra untuk Kabupaten Solok. Total bansos pangan rastra untuk kabupaten berjuluk Serambi Madinah ini Rp27.119.400.000 untuk 20.545 KPM.
Presiden juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar di Kabupaten Solok sebanyak 34.103 siswa dengan bantuan senilai Rp16.402.350.000. Sebanyak 173 pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan pelajar Kesetaraan. Bantuan yang diberikan dalam program KIP untuk pelajar SD sebesar Rp450.000, pelajar SMP sebesar Rp750.000 dan pelajar SMA/SMK/Kesetaraan sebesar Rp1 juta per tahun.
Mensos mengatakan keterpaduan berbagai bansos dan program subsidi lainnya diharapkan dapat mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia.
“Oleh karena itu setiap keluarga penerima PKH seharusnya juga menerima Rastra/BPNT, anak-anaknya yang usia sekolah menerima Kartu Indonesia Pintar, setiap anggota keluarga menerima Kartu Indonesia Sehat, rumahnya dibuat menjadi layak huni, memperoleh subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan ekonomi/KUBE,” terang Mensos.
Ia berharap jika penerima manfaat menerima secara beragam bansos dan subsidi secara terpadu dan menyeluruh diharapkan maksimal dalam lima tahun mereka dapat mandiri.(d2)
