Jakarta–Detakpos– Kali pertama Menteri Sosial RI Idrus Marham hadir pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR. Raker di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta ini membahas evaluasi APBN tahun 2017, beserta masalah bidang sosiaĺ.
Menteri Sosial mengapresiasi respons Komisi VIII, di mana Kemensos sejak tahun 2016 hingga 2018 mendapatkan kenaikkan anggaran pada tahun 2016 Rp 12.552.934.638, tahun 2017 Rp 17.641.525.106 dan 2018 ini naik menjadi Rp 41.295.742.086.
Kenaikkan anggaran itu lebih dominan karena ada tambahan target PKH. Juga 2018 terjadi lonjakkan di Program Penanganan Fakir Miskin karena transformasi subsidi ke Bantuan Pangan (Bansos Rastra dan BPNT), terjadi fluktuasi Program Rehsos, Pemberdayaan Sosial dan Dukungan Manajemen serta terjadi kenaikan konstan untuk progam Badiklit Pensos dan Pengawasan Itjen.
“Realisasi anggaran Kemensos 2017, sebesar 97,30% dengan anggaran Rp. 17.641.525.106.000 realisasi Rp. 17.164.771.258.979,” papar Idrus.Dengan capaian realisasi sebesar 97,30 %, lanjutnya, Kemensos menempati urutan ke-3 untuk penyerapan anggaran setelah BNPT dan Basarnas. Namun untuk kementerian, Kemensos menduduki urutan ke-1. “Suatu prestasi yang harus dipertahankan,” tandas Idrus.
Idrus juga menyampaikan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kab. Asmat Provinsi Papua. “Saya sudah langsung ke Asmat, kondisi geografis yang sangat terisolir, berawa-rawa dengan pola hidup masyarakat yang nomaden,” lanjutnya.
Kemensos beserta kementerian lain telah membentuk Tim Terpadu guna melakukan percepatan dalam penanganan KLB campak dan gizi buruk di Kab. Asmat. “Selain itu, Kemensos juga tetap berkomitmen agar pelaksanaan PKH di Papua perlu dikembangkan lebih jauh lagi,” terang Idrus.
Sedangkan dalam penangan gempa bumi yang terjadi Selasa lalu (23/1) pukul 13.34 WIB dengan pusat gempa berada di 7.21 LS – 105,91 BT Lebak, Provinsi Banten dengan kekuatan 6,1 SR dan berdampak cukup luas hingga ke Provinsi Jawa Barat, Kemensos telah melakukan upaya tanggap darurat.
“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa menjadi prioritas utama kami,” ucap Idrus. Khusus Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kemensos juga memberikan bantuan tambahan berupa mobil tangki air.
Deasy Ratnasari, anggota Komisi VIII juga menekankan perlu ada penelitian yang menelisik apakah kemiskinan menurun karena penerima bantuan memiliki kontribusi tertentu sehingga saat bantuan ini dicabut, mereka bisa tetap stabil. ”Perlu penelitian apakah masyarakat dapat mandiri jika diberi lapangan kerja bukan diberi bantuan program semata, ujarnya.(d2).
