Jakarta–Detakpos-Berbagai persiapan terus dimaksimalkan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan perluasan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial pangan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2018 agar berlangsung lancar.
Persiapan yang dilakukan antara lain cleansing dan validasi calon penerima manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu tahun 2015 oleh Kemensos, sementara penyiapan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan, personalisasi KKS, isi rekening, distribusi dan aktivasi KKS oleh HIMBARA dan proses penyaluran bansos non tunai oleh penerima manfaat.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan perluasan PKH dan BPNT dimulai pada Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. “Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota.
Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM,” ungkap Khofifah saat mengunjungi proses personalisasi di Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jakarta, Jum’at (15/11).
Khofifah mengungkapkan, BPNT secara bertahap dimulai Bulan Januari pada tanggal 25 dan selanjutnya dapat dicairkan setiap bulan pada tanggal 25 . Setiap bulan KPM menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.
Kementerian Sosial menargetkan proses personalisasi selesai di akhir Desember 2017. Dengan demikian, di awal Januari 2018 seluruh rekening KPM dapat segera terisi, sehingga awal Februari bisa dicairkan. Adapun kapasitas perso PNRI per hari mencapai 200 ribu.
“Proses personalisasi (perso) yaitu pencantuman data baik nama dan NIK peserta sudah dilakukan sejak 14 Desember 2017. Ini adalah fase penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” imbuhnya.
Bank Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN) menjadi mitra pelaksana bank penyalur bansos sesuai dengan Perpres 63 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bansos Non Tunai. Lebih lanjut, Khofifah memaparkan, untuk memastikan perluasan bantuan sosial tersebut sesuai rencana, Kementerian Sosial telah menambah jumlah pendamping sebanyak 17.115 orang. Jumlah tersebut untuk mengimbangi penambahan KPM PKH yang akan bertambah menjadi 10 juta di tahun 2018 dari sebelumnya yang hanya 6 juta.
“Peran pendamping sangat vital karena akan menentukan keberhasilan program PKH di masyarakat,” tuturnya.
Dalam kunjungan ke PNRI, Khofifah meninjau secara langsung proses personalisasi dan juga pengemasan KKS sebelum didistribusikan.
