Jakarta– Detakpos– Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017) malam, menjelaskan dugaan kasus suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono.
Dugaan suap itu terkait penerimaan uang untuk perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017. Salah satunya, menurut Basaria proyek tersebut terkait pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, tahun anggaran 2017.
Dikonfirmasi Antonius Tonny Budianto mengaku uang yang diperoleh dari kasus itu seluruhnya hanya untuk operasional dan kegiatan sosial.
Berdasarkan catatan Jajang Nurjaman, koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Kementerian Perhubungan sendiri, memiliki proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas di tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini Rp 45.015.800.000.
Adapun yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, adalah salah satu PT di Jakarta sebesar Rp 44.518.000.000.Menurut Jajang, CBA mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kemenhub.
” Karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub,” ujar Jajang Nurjaman. Antara tahun 2016 sampai 2017 saja nilai proyek yang dimenangkan sebesar Rp 179.227.397.000.
KPK jangan berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan rekanan. Misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017.
Dari lima proyek tersebut salah satu rekanan itu mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp 212.028.697.000 .
Adapun tiga proyek lainnya yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 201.369.297.000.
Jika ditotal, lanjut Jajang, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT itu sangat fantastis mencapai Rp 413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang sudah lama terjadi.
Menurut CBA, sebaiknya Jokowi kembali mempertimbangkan untuk mencari Menteri Perhubungan yang lebih tegas alias baru. ”Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas,”(d2/detakpos).
