oleh

PPP Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

Jakarta –Detakpos– DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana pemberlakuan kebijakan perubahan jam belajar dari enam hari menjadi lima hari sekolah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPP Arwsni Thomafi di Jakarta, Minggu (11/6), terkait kebijakan lima hari sekolah yang rencana akan diterapkan Mendiknas pada tahun ajaran depan.

PPP tegas menolak kebijakan tersebut. Sebab kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. ” Kami meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu,” tambah dia.

Kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan saat ini bukan merubah jam belajar siswa. Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.

Sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, Madrasah Diniyyah dan sebagainya sudah berjalan dengan baik.

” Jika kebijakan 5 hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah Diniyyah dan lsin-lain,” tambah dia.

Madrasah Diniyyah misalnya, lanjut Thomafi, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya.

” Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI. Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris,” tuturnya.DPP PPP, lanjut dia,  memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius. (d2/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini