Jakarta–Detakpos-Aneh, surplus malah impor beras sebanyak 500.000 ton. Apalagi dilakukan saat stok tercukupi, sehingga bisa menyengsarakan petani.
”Ada apa dibalik impor beras 500.000 ton yang dipaksakan menghadapi tahun politik ini,”tanya anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo di Jakarta, Jumat (12/1).
Menurut Firman Soebagyo, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait import beras sebanyak 500.000 ton itu terkesan dipaksakan, sehingga kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
Firman juga menjelaskan, logika berpikirnya, bahwa Oktober 2017 adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari 2018. Sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan, surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan.
Karena, menurut Firman, faktanya Januari 2018 stok beras masih ada di mana-mana.”Bahkan harga baik menjelang lebaran dan Natal Tahun Baru juga dapat terkendali,”tutur anggata Fraksi Golkar ini.
Oleh karena itu Firman sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto yang akan semakin membuat kecewa dan menyengsarakan petani.”Kami sebagai anggota Komisi IV selaku berkoordinasi dan monitoring baik di tingkat pasar dan petani,”tambah Firman.
Dia juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik, sehingga perlu waspada. Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan untuk kepentingan tertentu. ”Sangat janggal karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi, maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
”Kejangggalan berikutnya menurut Firman, kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak.
”Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga,”tegas dia.
Seharusnya yang benar Mendag perlu berkoorsinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. ”Ini sangat mencurigakan dan aneh ada apa,”tanya dia.
Firman juga mengklarifikasi dan croscek ke Mentan apakah benar akan terjadi kekurangan stok”Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan, pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.”
”Oleh karena itu kebijakan import yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo.
”Firman juga menegaskan, bahwa Mendag akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti mengeluarkan Kepmen Tata Niaga Import Tembakau yang juga sudah dibatalkan. ”Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak provesional,”pungkasnya.(
