Jakarta–Detakpos.com-Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai/BLT subsidi upah (Bantuan Subsidi Upah/BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memberikan penjelasan terkait distopnya BSU kepada pekerja tersebut, baik dari sistem penganggaran dalam APBN, maupun pengalokasian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk BSU tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah menyetop penyaluran BLT subsidi upah alias BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Alasannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hanya menyebutkan anggaran BLT subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Bamsoet meminta pemerintah mengkaji dan merumuskan program bantuan lain yang serupa untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19, dikarenakan banyaknya masyarakat saat ini yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya ekonomi, dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara perlahan.
“Pemerintah mengoptimalkan implementasi program-program bantuan lain, salah satunya program Kartu Prakerja, mengingat program-program bantuan tersebut dapat membantu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi covid-19.
Pemerintah diminta untuk menyusun program jangka panjang perencanaan pemberian subsidi kepada pekerja, sehingga ke depan penyaluran bantuan dapat efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.(d/2).
Editor: A Adib
